Tag Archives: realisasi

Anggaran RAB dan Keuangan Terkendali dengan Accurate, Belajar Caranya di Kelas Ini!



Jakarta

Dalam dunia proyek, keuangan adalah salah satu aspek paling krusial. Tanpa perhitungan biaya yang matang, proyek bisa dengan mudah mengalami pembengkakan dana atau bahkan kebocoran biaya yang merugikan. Di sinilah pentingnya memiliki Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang terencana dan terkontrol dengan baik.

Sekarang, kamu nggak perlu lagi mengandalkan cara manual yang rentan kesalahan. Di era digital, pengelolaan keuangan proyek bisa dilakukan dengan lebih efisien lewat bantuan software akuntansi Accurate.

Dengan fitur-fitur canggihnya, Accurate membantu kamu melakukan monitoring anggaran secara real-time, transparan, dan minim kesalahan sehingga setiap pengeluaran dapat terpantau dengan rapi.


Buat kamu yang ingin memahami lebih dalam tentang cara mengontrol dan memantau RAB langsung lewat sistem Accurate, kini ada kelas spesial dari ACIS Indonesia berjudul “RAB vs Realisasi Proyek: Kontrol dan Monitor Langsung di Accurate.” Melalui kelas ini, kamu akan belajar bagaimana sistem Accurate bisa membantu menjaga kestabilan anggaran proyek dari tahap perencanaan hingga realisasi.

Di kelas ini, kamu akan diajak belajar cara praktis mengontrol RAB di sistem Accurate, memahami alur kerja yang efisien dari awal perencanaan hingga realisasi proyek, dan mengetahui cara monitoring laba rugi per proyek secara update di sistem. Semua materi tentunya diambil dari praktik studi kasus penerapan Accurate dalam proyek nyata.

Kelas ini akan berlangsung secara online melalui Zoom pada 15 Oktober 2025, pukul 19.00-20.30 WIB, bersama Yulius Djiliha, CEO ACIS Indonesia yang sudah berpengalaman dalam implementasi sistem akuntansi di berbagai perusahaan dan proyek besar.

Buat kamu yang berprofesi sebagai kontraktor, project manager, owner, atau tim keuangan, kelas ini bisa jadi kesempatan terbaik untuk memahami cara modern mengelola anggaran proyek dengan lebih efisien dan akurat.

Kuota terbatas, jangan sampai ketinggalan. Segera beli tiketnya sekarang juga melalui detikevent!.

(nwk/nwk)



Sumber : www.detik.com

AQUA Luruskan Disinformasi soal Sumber Air, Pajak, dan Dampak Lingkungan


Jakarta

Tambahan informasi artikel ini dinaikkan dengan label advertorial

AQUA meluruskan informasi yang saat ini beredar di media sosial, yang menyebutkan penggunaan air dari sumur bor biasa, bukan dari air pegunungan, serta menyoroti isu pajak, SIPA, dampak lingkungan, hingga kontribusi sosial perusahaan. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia, AQUA ingin tidak ada kesalahpahaman di masyarakat.

AQUA berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kemurnian air yang kami hadirkan kepada masyarakat. Kami percaya bahwa transparansi dan edukasi publik adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu, AQUA menyampaikan klarifikasi ini berdasarkan data ilmiah, regulasi, dan fakta lapangan.

Fakta dan Komitmen AQUA

1. Sumber Air Pegunungan yang Terlindungi
Air AQUA berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, serta minimal 1 tahun penelitian.

Proses ini dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. AQUA hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60-140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal.

Akuifer ini terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air, sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak mengganggu penggunaan air masyarakat. Hal ini juga berdasarkan hasil studi hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) yang mengonfirmasi bahwa sumber air AQUA tidak bersinggungan dengan air yang digunakan masyarakat dan setiap penentuan titik sumber air AQUA telah melewati kajian dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

2. Proses Produksi yang Higienis dan Terstandarisasi
Untuk menjaga kemurnian air, AQUA menerapkan sistem pengemasan otomatis tanpa sentuhan tangan manusia. Proses yang dilakukan mencakup pengaliran air melalui pipa stainless food-grade dengan kekedapan optimal, pengolahan dengan mesin berteknologi tinggi, pengujian lebih dari 400 parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi, serta pemenuhan standar keamanan pangan dari BPOM dan SNI.

3. Kepatuhan Regulasi: SIPA dan Pajak
AQUA memiliki dan memperbarui SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) untuk setiap sumber air, serta membayar pajak air dan retribusi sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Proses pelaporan volume air dilakukan secara transparan dan diaudit oleh instansi pemerintah terkait. Manipulasi data dilarang keras dan diawasi ketat oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bagian dari kepatuhan SIPA adalah pemberian akses air kepada masyarakat.

4. Komitmen terhadap Keberlanjutan dan Masyarakat
AQUA berupaya mengembalikan air lebih banyak dari yang diambil ke dalam tanah dan masyarakat melalui program konservasi yang tersertifikasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. AQUA menjalankan program konservasi sumber daya air berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional.

Upaya yang dilakukan AQUA antara lain, penanaman lebih dari 2,5 juta pohon secara nasional, pembangunan lebih dari 2.300 sumur resapan dan 12.000 rorak, pengelola dan melakukan konservasi di 17 area taman keanekaragaman hayati, program WASH (Water Access, Sanitation, and Hygiene) untuk lebih dari 500.000 penerima manfaat, serta pertanian regeneratif untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah serta penerapan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah.

AQUA juga aktif berdialog dan melibatkan masyarakat serta LSM untuk memastikan pengelolaan air yang adil, transparan, dan berkelanjutan melalui pendekatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sumber Air dan Proses Produksi

AQUA menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan. Air ini terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari UGM dan Unpad. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing (mengalir alami).

Selain itu, air yang digunakan berasal dari lapisan dalam yang tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan masyarakat. Proses pengambilan air dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi secara berkala oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

AQUA memiliki Kebijakan Perlindungan Air Tanah Dalam (Ground Water Resources Policy), yang mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air harus menjamin kemurnian dan kualitas sumber air, menjaga kelestarian sumber daya airnya, berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional serta melindungi dan turut mempromosikan adat dan cagar budaya di sekitar wilayah operasionalnya.

Berdasarkan kajian bersama UGM, pengambilan air dilakukan secara hati-hati dan tidak menyebabkan pergeseran tanah atau longsor. Namun, faktor lain seperti perubahan tata guna lahan dan deforestasi juga berpengaruh.

Disamping itu, AQUA aktif melakukan konservasi dan pemantauan lingkungan secara berkala serta melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat untuk mengelola sumber daya air secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga terjaga kualitas dan kuantitasnya. Hal ini juga menjaga area tangkapan dan resapan air tetap terjaga fungsi dan keberlanjutannya.

Pajak, SIPA, dan Regulasi

AQUA secara konsisten dan transparan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran dilakukan secara berkala dan resmi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yang menjamin transaksi tercatat secara sah secara hukum.

Sebagai informasi, AQUA hanya mengambil air sesuai dengan kuota yang ditetapkan dalam SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah) dan berada di bawah pengawasan ketat dari instansi terkait.

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, AQUA juga menjalankan program konservasi air dan pengembalian air ke alam dan masyarakat melalui program WASH (Water Access, Sanitation, and Hygiene) yang telah menjangkau lebih dari 500,0000 penerima manfaat di berbagai wilayah operasional AQUA di Indonesia.

AQUA juga membentuk tim khusus (SIPA Taskforce) untuk memantau dan mengelola seluruh proses perizinan dan pelaporan SIPA. Selain itu, AQUA juga menjalankan program konservasi air dan pengembalian air ke masyarakat sebagai bagian dari kewajiban SIPA, termasuk melalui program WASH dan konservasi berbasis DAS.

Seperti perusahaan lainnya, proses perizinan dapat menghadapi tantangan administratif atau teknis. Namun, AQUA selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. AQUA juga aktif dalam advokasi kebijakan air melalui asosiasi industri dan forum publik.

AQUA berkomitmen penuh pada transparansi dan integritas. Seluruh volume air yang diambil dilaporkan sesuai realisasi dan diaudit oleh pemerintah. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku.

Harga air mineral mencerminkan proses seleksi sumber, pengujian kualitas, produksi higienis, distribusi, dan komitmen keberlanjutan lingkungan. AQUA memastikan harga yang diterapkan sejalan dengan nilai tambah dan manfaat yang diberikan kepada konsumen.

Lingkungan dan Manfaat untuk Warga

AQUA berkomitmen agar keberadaan perusahaan membawa manfaat nyata, mulai dari akses air bersih, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap program CSR dirancang bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan.

Proses penentuan sumber air AQUA dilakukan oleh tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi. AQUA hanya menggunakan air dari akuifer dalam (kedalaman 60-140 meter), bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal. Akuifer ini terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air, sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak mengganggu penggunaan air masyarakat.

Untuk terus menjaga kualitas dan kuantitasnya, AQUA menjalankan program konservasi sumber daya air berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) di berbagai wilayah operasional, termasuk Subang. Di Subang sendiri, AQUA tercatat telah melakukan penanaman lebih dari 250,000 pohon, membangun lebih dari 120 sumur resapan dan 2.800 rorak, serta melakukan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat bersama masyarakat Subang.

AQUA akan terus menjaga komitmennya dalam menyediakan air minum berkualitas tinggi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan membangun hubungan yang transparan dengan masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan konsumen AQUA Menyapa di nomor 0800-15-88888.

(adv/adv)



Sumber : news.detik.com

Menperin Usul Mobil Buatan Indonesia Masuk PSN, Realisasi Lebih Cepat



Jakarta

Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita mengusulkan agar mobil buatan Indonesia sendiri masuk dalam proyek stategis nasional (PSN). Rencana Presiden Prabowo untuk memiliki mobil nasional itu bisa terealisasi lebih cepat.

“Kami tentu mendukung dan kami sudah mengusulkan program mobil nasional menjadi PSN, Proyek Strategis Nasional, itu sudah kami tanda tangani pengusulannya,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (21/10/2025).


PSN biasanya merupakan proyek-proyek yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai prioritas nasional karena dianggap memiliki dampak penting bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dia bilang jika program mobil nasional masuk PSN, realisasinya jadi lebih cepat. PSN memang dirancang agar bisa lebih cepat terwujud dibanding proyek pembangunan biasa.

“Kalau sudah dijadikan PSN, saya kira nanti realisasinya akan lebih cepat,” tambah dia.

Diberitakan detikcom sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya punya mobil nasional. Hal ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025) seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

“Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden.

“Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jip buatan negara lain. Kita pakai jip buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan memimpin pasukannya dia bangga, dia pakai jip buatan Indonesia. Presidenmu pakai jip buatan Indonesia,” tegas Prabowo.

(riar/rgr)



Sumber : oto.detik.com

Duitnya Ada, Produksinya Belum Cukup



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya menggunakan mobil lokal. Disebutkan, pendanaannya sudah siap, tapi kemampuan produksinya belum bisa memenuhi permintaan untuk menjadi mobil menteri.

Presiden Prabowo Subianto membangga-banggakan mobil Maung buatan Pindad. Setelah menjadi mobil kepresidenan, mobil Maung itu akan menjadi kendaraan dinas menteri-menteri.


Presiden Prabowo Subianto menggunakan mobil kepresidenan berupa Maung MV3 Garuda Limousine buatan PT Pindad. Pindad membuat mobil kepresidenan khusus berupa Maung Garuda Limousine. MV3 Garuda Limousine yang dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kendaraan ini berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas dan fitur-fitur mutakhir. Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 m, lebar 2,06 m, tinggi 1,87 m serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 dk, dan transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 km/jam.

Ke depan, Maung tidak hanya digunakan sebagai kendaraan kepresidenan dan kendaraan taktis (rantis) TNI/Polri. Menteri-menteri di Kabinet Merah Putih juga harus menggunakan mobil lokal tersebut.

“Sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung, saya ngak mau tahu,” kata Prabowo kepada para menteri dan jajaran dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025) seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

“Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau boleh lah pakai mobil itu,” ujar Prabowo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan soal anggaran untuk membeli mobil Pindad sebagai mobil menteri sebenarnya sudah siap. Namun, realisasi itu menunggu kesiapan produksi Pindad.

“Tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi rupanya kapasitas PT Pindad belum cukup. Jadi (anggarannya) dikembalikan tahun ini,” kata Purbaya seperti dikutip Antara.

Menurut Purbaya, pencairan anggaran untuk belanja Maung sebagai kendaraan menteri akan disesuaikan dengan kesiapan industri. Jika produksi dalam negeri sudah mampu memenuhi permintaan, Kementerian Keuangan siap menyalurkan dana tersebut.

“Tergantung industrinya. Kalau saya kan targetkan uangnya ada. Tapi nanti kalau saya ikut campur ke industri, dibilang cawe-cawe. Tapi kami siap,” tambah Purbaya.

(rgr/din)



Sumber : oto.detik.com

Setahun Pemerintahan Prabowo, 237 Ribu Rumah Subsidi Sudah Tersalurkan



Jakarta

Penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah mencapai 237.859 unit atau senilai Rp 29,53 triliun selama setahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Heru menyampaikan, tahun ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi.Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen.

“Dari mulai 20 Oktober 2024 pada saat awal Pak Prabowo menjabat hingga hari ini atau setahun ini ya, ini yang sudah kita cairkan untuk FLPP ada di 237.849 (unit). Untuk KPR Taperanya itu ada 1.306 (unit) sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi ada di 239.165 (unit),” ujar Heru saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Sementara itu, sejak Januari 2025 hingga hari ini, penyaluran FLPP mencapai 203.349 unit atau Rp 25,25 triliun. Jika dibandingkan dari total kuota FLPP 350.000 unit pada 2025, capaian ini sudah 58,13 persen.

Meski hanya tinggal dua bulan lagi menuju akhir 2025, Heru optimistis BP Tapera dapat menyalurkan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit pada akhir Desember 2025. Hal itu karena permintaan dari masyarakat terus meningkat.

“Sudah di 270.286 (pendaftar sejak 1 Januari 2025). Ini orang yang sudah menyatakan berminat dan melakukan pendaftaran di SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Realisasinya (sepanjang 2025) di 203.439 yang akan dan sudah cair. Nah ini akan terus kita kejar nih realisasinya supaya ini juga bisa optimal sampai akhir tahun,” tuturnya.

Agar target kuota FLPP bisa tercapai, Heru mengatakan BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih melakukan ‘roadshow’ di daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan rumah subsidi yang tinggi, misalnya di Surabaya dan Jember, Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya. Selain itu, BP Tapera juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengembang dan bank penyalur.

“Ini upaya-upaya masif yang kita lakukan untuk terus meningkatkan potensi demand dan menjaring peminatan masyarakat sehingga dari 270.286 yang sudah mendaftar di SiKasep itu bisa terus ter-upgrade sampai dengan di atas 350.000 tentunya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak yang menyalurkan rumah subsidi yaitu 46.245 unit, lalu Jawa Tengah 17.909 unit, lalu Sulawesi Selatan 16.478 unit, Jawa Timur 13.440 unit, dan Banten 13.407 unit.

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

Cara Modern Mengelola RAB dan Keuangan Proyek Lewat Software Accurate di Sini!



Jakarta

Menjalankan proyek bukan cuma soal memastikan pekerjaan selesai tepat waktu, tapi juga bagaimana kamu bisa menjaga agar anggaran tetap aman terkendali. Di sinilah pentingnya memiliki Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang tertata dan bisa dikontrol dengan baik.

Kabar baiknya, kini kamu bisa mengelola semua itu dengan lebih mudah berkat software akuntansi Accurate. Lewat sistem yang serba digital, kamu bisa memantau setiap pergerakan dana secara real-time, transparan, dan minim kesalahan. Jadi, nggak ada lagi cerita kebocoran biaya atau pembukuan yang bikin pusing di akhir proyek.

Buat kamu yang ingin belajar cara memaksimalkan penggunaan Accurate untuk mengontrol anggaran proyek, ACIS Indonesia menghadirkan kelas menarik bertajuk “RAB vs Realisasi Proyek: Kontrol dan Monitor Langsung di Accurate”.


Di kelas ini, kamu akan dibimbing langsung oleh Yulius Djiliha, CEO ACIS Indonesia, untuk memahami bagaimana sistem Accurate bisa jadi solusi pengelolaan keuangan proyek yang efisien.

Dalam kelas ini, kamu akan:

  • Belajar cara praktis mengontrol RAB langsung di Accurate
  • Mengetahui alur kerja yang rapi dari perencanaan hingga realisasi proyek
  • Memahami monitoring laba rugi per proyek secara real-time
  • Melihat studi kasus nyata penerapan Accurate di proyek lapangan

Kelas akan dilaksanakan secara online melalui Zoom pada 15 Oktober 2025, pukul 19.00-20.30 WIB. Cocok banget buat kamu yang berprofesi sebagai kontraktor, project manager, owner, maupun tim keuangan yang ingin meningkatkan kemampuan dalam mengelola anggaran proyek secara modern dan efisien.

Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk belajar langsung dari ahlinya. Kuota terbatas! Segera dapatkan tiketnya di detikevent dan kendalikan proyekmu dengan lebih profesional lewat Accurate!

(nwk/nwk)



Sumber : www.detik.com

BPKH Konsisten Raih Opini WTP dari BPK 6 Tahun Berturut-turut



Jakarta

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023. Ini merupakan kali keenam BPKH mendapat penghargaan tersebut secara berturut-turut.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat menggelar konferensi pers di Hotel The Hermitage, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Pihaknya bangga atas laporan keuangan BPKH yang mendapat opini WTP dari BPK RI.

“Alhamdulillah laporan keuangan konsolidasi BPKH di tahun 2023 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Opini WTP ini merupakan opini WTP yang keenam secara berturut-turut sejak laporan keuangan tahunan BPKH diterbitkan di tahun 2018,” kata Fadlul.


Lebih lanjut, Fadlul menyampaikan opini WTP yang diraih BPKH merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang terlibat di BPKH. Ia mengapresiasi tim BPKH yang telah mengawal laporan keuangan sehingga dapat terus mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut.

“Tentu saja ini merupakan kerja keras dari seluruh insan BPKH yang turut dalam mendukung tercapainya penyusunan laporan keuangan BPKH sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku,” lanjut Fadlul.

Dalam kesempatan ini, Fadlul juga turut mengatakan BPKH beruntung karena bisa selalu bekerja sama dengan BPK dalam menjaga dana haji yang merupakan dana umat Islam Indonesia.

Meskipun telah mendapatkan opini WTP dari BPK RI, Fadlul menegaskan BPKH akan terus berusaha maksimal menjaga opini ini untuk laporan keuangan di tahun-tahun berikutnya.

“Kami terus secara konsisten melakukan perbaikan untuk menjaga kesinambungan dan keberlangsungan dan pada tahap ini ada beberapa rekomendasi yang kami rasa merupakan peningkatan yang harus dijalani karena sesuai dengan perkembangan zaman sehingga hal ini merupakan sesuatu yang sangat bagus untuk dibanggakan,” bebernya.

Laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran.

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

(dvs/kri)



Sumber : www.detik.com

Kunci Biaya Haji Turun Tahun Ini dari Efisiensi hingga Negosiasi di Saudi



Jakarta

Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata nilai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.


Dalam keterangan rilis Kemenag yang diterima detikHikmah (07/01/25), Hilman Latief selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatakan, “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat.”

Ia juga menambahkan, “Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia.”

Sebagai wakil Kementerian Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan beberapa alasan yang membuat biaya haji turun.

Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

“Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” jelas Hilman.

“Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” tambahnya.

Kedua, alasan juga disebutkan dalam Panja BPIH yang membahas usulan awal dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. Efisiensi biaya haji cukup signifikan karena proses negosiasi.

Disebutkan bahwa usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. “Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

“Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan,” ujar Hilman.

Alasan ketiga, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

“Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” ungkap Hilman.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

(lus/erd)



Sumber : www.detik.com