Tag Archives: saifullah yusuf

Sekolah Negeri Sudah Gratiskan Biaya, Kenapa Pemerintah Tetap Butuh Sekolah Rakyat?



Jakarta

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan sudah mulai beroperasi di tahun pertama masa jabatannya. Namun, mengapa Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat di kala pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan sekolah negeri?

Menjawab hal itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penyelenggaraannya dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

“Nah untuk itulah diperuntukkan bagi mereka-mereka dari keluarga yang tidak mampu atau disebut miskin ekstrim. Kalau di dalam data tunggal kita itu namanya desil 1 dan desil 2 paling bawah,” ungkap sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana, ditulis Selasa (7/10/2025).


Pentingnya Sekolah Rakyat

Berdasarkan data yang diperolehnya, Gus Ipul menyebut ada 4 juta lebih anak usia sekolah di Indonesia tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Mereka berada di kisaran umur 6 sampai 16-17 tahun.

Setelah dibuka sejak Juli 2025 lalu, ia menyebut banyak murid yang bersekolah di Sekolah Rakyat masuk dalam kategori putus sekolah. Sehingga, ada murid yang sudah berusia 9 tahun tapi baru masuk kelas 1 SD, ataupun berusia 15 tahun tetapi baru bersekolah di SMP.

Ketika ditanya mengapa anak-anak ini bisa putus sekolah, Gus Ipul dengan tegas menyatakan tidak ada biaya menjadi penyebab utamanya. Ia tidak bisa memungkiri saat ini pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri.

Tetapi, bagi masyarakat desil 1 dan desil 2 sulit untuk memenuhi biaya penunjang lainnya yang cukup besar. Biaya penunjang yang dimaksud dalam hal ini adalah uang saku dan ongkos transportasi.

“Sekolah itu (memang) gratis, tapi ada butuh biaya (lain) istilahnya sangu, biaya sekolah untuk anak ini kalau dia berangkat sekolah. Ongkos sekolah, kan ada itu,” bebernya.

Selain biaya pendidikan negeri yang gratis, pada dasarnya Kementerian sosial juga menaungi bantuan sosial program keluarga harapan. Pada program tersebut keluarga yang memiliki anak-anak berusia sekolah baik jenjang SD, SMP, dan SMA mendapatkan uang saku.

“Iya ada uang sakunya itu kira-kira 200 ribu lebih kalau untuk SD, 300 ribu kalau SMP per tiga bulan,” kata Gus Ipul lagi.

Ia sekali lagi membenarkan memang hal itu ada untuk membantu agar anak-anak Indonesia tidak putus ada. Namun, dalam temuannya di lapangan tidak semua masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim menerima bantuan ini.

Dengan begitu, Sekolah Rakyat hadir dan menyasar langsung anak-anak dari keluarga miskin ekstrim termasuk yang belum mendapat bantuan. Mereka akan dibina dengan pendidikan yang baik dan mumpuni sehingga ketika lulus bisa menjadi agen perubahan.

“Ternyata masih ada saudara-saudara kita yang belum, yang tidak bisa sekolah ini datanya ada. Maka yang bisa sekolah di sini anak-anak yang keluarga yang seperti ini, keluarga yang belum beruntung,” tandasnya.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Sasar Satu Keluarga, Orang Tua Murid Sekolah Rakyat Akan Diberdayakan-Dapat Bantuan



Jakarta

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dengan tegas Sekolah Rakyat tidak sekedar program pendidikan. Melainkan sebuah upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menjelaskan bila murid yang bisa bersekolah di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang berstatus miskin ekstrim. Bila di dalam data tunggal yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) berada di kategori desil 1 dan desil 2 paling bawah.

Lantaran berada di satu misi besar pengentasan kemiskinan, program Sekolah Rakyat juga melibatkan keluarga murid menjadi sasarannya. Gus Ipul menjelaskan, ketika anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat, orang tua dari murid tersebut akan diberdayakan.


“Supaya orang tuanya nanti bisa jadi keluarga yang mandiri,” tuturnya dalam dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).

Selain diberdayakan, data dari murid Sekolah Rakyat juga memperhatikan kelayakan huni tempat tinggal mereka. Jika rumah murid dinyatakan tidak layak huni, Mensos tidak menutup kemungkinan keluarga bisa dapat bantuan dengan program yang sesuai.

“Kalau rumahnya tidak layak huni nanti akan intervensi dengan program presiden yang merupakan program unggulan untuk renovasi rumah tidak layak huni dan seterusnya,” sambung Gus Ipul.

Orang Tua Bisa Tenang Bekerja

Pada dasarnya, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara publik seperti sekolah lainnya. Para murid yang menempuh pendidikan di sana, telah di target berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setiap murid yang masuk dalam desil satu dan desil dua akan didatangi Kemensos secara langsung. Orang tua akan diajak berdialog dan disampaikan berbagai program Sekolah Rakyat.

“Kalau anaknya mau, orang tuanya menyetujui maka kita terima,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school berasrama. Di asrama tersebut sebuah kebutuhan makanan, seragam sekolah, hingga sarana prasarana belajarnya ditanggung oleh negara.

Oleh karena itu, orang tua murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa fokus bekerja dengan tenang tanpa memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Melalui berbagai program yang ada, murid Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi agen perubahan.

“Kita harapkan nanti anaknya kalau lulus itu bisa jadi agen perubahan, tidak saja membantu orang tuanya, tapi juga bisa memberikan inspirasi ke lingkungannya untuk berubah. Jadi orang tuanya nanti lebih mandiri (karena) anaknya sudah bisa sekolah sebagaimana yang mereka cita-citakan,” pesan Gus Ipul.

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Presiden Targetkan 1 Kabupaten Punya 1 Sekolah Rakyat



Jakarta

Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberkan target Presiden Prabowo Subianto terkait kehadiran Sekolah Rakyat. Target tersebut yakni setiap kabupaten memiliki satu Sekolah Rakyat yang minimal mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

“Targetnya Pak Presiden setiap kabupaten punya satu Sekolah Rakyat minimal itu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA,” ungkapnya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana, ditulis Rabu (8/10/2025).

Sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu menyebutkan saat ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa di seluruh Indonesia. Pembukaannya dilaksanakan secara bertahap dari Juli-September 2025.


“Di bulan Juli ada 63 titik operasi, di bulan Agustus ada 37 titik, dan di bulan September ada 65 titik lagi. Jadi, secara keseluruhan ada 165 titik semuanya beroperasi,” urai Gus Ipul.

Ia menyebut, ke-165 titik Sekolah Rakyat ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi belum semua provinsi ada Sekolah Rakyat, oleh karena itu Presiden menargetkan satu kabupaten punya satu Sekolah Rakyat.

Setiap Tahun Terima 300 Murid di Satu Titik Lokasi

Jumlah total daya tampung 1.000 siswa diperkirakan Gus Ipul akan penuh dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tidak terlalu banyak, ia menyebut tiap tahunnya Sekolah Rakyat menerima sekitar 300 murid di satu titik lokasi.

“Diperkirakan 5 tahun ke depan sudah penuh kapasitasnya 1.000. Jadi, setiap tahun kita terima di satu titik lokasi itu kira-kira 300 (murid), 100 SD, 100 SMP, 100 SMA,” paparnya.

Sebagai program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul berharap model Sekolah Rakyat bisa dikembangkan. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bila di masa depan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja sama dengan swasta, organisasi masyarakat (ormas), ataupun filantropi.

“Untuk memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat sehingga anak-anak kita lebih banyak lagi yang bisa ikut memperoleh pembelajaran di Sekolah Rakyat,” harap Gus Ipul.

Saat ditanya, apakah pengembangan yang dimaksud Gus Ipul memungkinkan satu kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat yang dibangun pemerintah dan lainnya dibangun swasta, ia membenarkannya. Namun, sekolah itu nantinya akan dibangun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Murid Homesick hingga Kabur dari Sekolah



Jakarta

Menjalani kehidupan di asrama, jauh dari keluarga, sekaligus berinteraksi dengan teman-teman dari beragam latar belakang menjadi pengalaman baru bagi para siswa Sekolah Rakyat. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pun mengakui, masa-masa awal pertemuan itu tak lepas dari berbagai dinamika yang mewarnai hari-hari pertama mereka bersekolah.

“Setelah kita melakukan MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah), mengawali proses pembelajaran banyak sekali dinamika ada yang homesick,” ungkap Mensos pada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Alfito sempat menanyakan apakah ada murid yang mencoba kabur dari asrama. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, tak menampik hal tersebut.

“Ada yang kabur, memang ada. Tapi kita berusaha mengajak mereka bicara kembali,” ucapnya.


Kepada murid yang berusaha kabur, Kemensos terus berupaya melakukan pembicaraan dengan mereka dan keluarganya. Gus Ipul menyebut ada murid yang pada akhirnya kembali, tetapi ada juga yang tidak.

“Kita gak mungkin 100% (memaksa) tapi paling gak kita sudah yakinkan orang tuanya, kita ajak siswanya bahwa ini kesempatan yang baik, kita beri waktu seminggu dua minggu. Kalau memang masih belum bersedia, kita gak bisa maksa dan kita akan gantikan siswa yang lain,” jelas Gus Ipul.

Meski sudah ada murid yang pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat, Gus Ipul dengan tegas sudah mendapat penggantinya. Pengganti murid tersebut kembali diambil dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.

Didampingi Banyak Kementerian Lain

Selain tentang murid, Gus Ipul menjelaskan banyak tantangan lain yang terjadi di proses kehadiran Sekolah Rakyat. Kendati demikian, ia yakin setiap tantangan yang datang pasti akan teratasi.

Tidak sendiri, Kemensos didampingi oleh berbagai kementerian lain dari pembangunan Sekolah Rakyat. Kementerian yang dimaksud termasuk, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Sekretaris Kabinet (Seskab), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Badan Pusat Statistik (BPS), Bupati, Gubernur, dan lainnya.

“Jadi kami ada tim besar yang berusaha menerjemahkan gagasan presiden tentang Sekolah Rakyat. Di sebelah kiri-kanan saya banyak kementerian, di dalamnya lengkap semua. Ini membuat tantangan-tantangan itu bisa kita lalui dengan baik,” bebernya.

Selain itu, Kemensos juga punya tim ahli terkait Sekolah Rakyat yang telah mendampingi sejak awal. Tim ahli ini berada di bawah kepemimpinan Prof Muhammad Nuh.

“Ini juga menjadi sangat penting buat kami ya untuk memastikan bahwa perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasinya bisa diukur dengan baik. Jadi, itu yang membuat tantangan kita ini jadi bisa kita lalui dinamikanya,” pungkas Gus Ipul.

(det/pal)



Sumber : www.detik.com

Hanya Fokus Ngajar Tak Asuh Murid



Jakarta

Bukan hanya murid, keberadaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan adalah hal yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Bagaimana status mereka?

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mencoba menjelaskannya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana. Menurutnya, dari awal kepala sekolah di Sekolah Rakyat dirancang sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Pegawai negeri yang memang sudah punya pengalaman dan mereka harus ikut seleksi,” katanya ditulis Kamis (9/10/2025).


Para kepala sekolah di Sekolah Rakyat merupakan sosok-sosok terpilih yang diusulkan oleh bupati dan gubernur. Setelah diusulkan, mereka kembali mengikuti seleksi sehingga orang-orang pilihan dan mumpuni lah yang menempati jabatan tersebut

“Jadi mereka memang orang-orang yang terlatih dan ketika mereka daftar, siap ikut seleksi kepala Sekolah Rakyat mereka sudah tahu persis apa yang mereka hadapi ketika jadi kepala sekolah,” jelasnya.

Sedangkan untuk guru, syarat agar bisa mendaftar menjadi pengajar Sekolah Rakyat haruslah memiliki sertifikasi pendidik. Sehingga, mereka diharuskan sudah lulus dari Program Profesi Guru (PPG).

“Ada puluhan ribu itu, dibuka pendaftaran ikut proses seleksi dan seleksinya cukup ketat sekolah. Nah, Alhamdulillah banyak guru-guru yang Saya lihat ini, pada beberapa bulan terakhir ini, bekerja dengan baik, semangat, dan mereka terampil,” sambung Gus Ipul.

Terkait status guru, Gus Ipul menyatakan Sekolah Rakyat menentukan bila mereka termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga, mereka tergolong dalam ASN dengan standar gaji yang jelas.

Guru Tidak Asuh Murid

Saat ini, Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat masih bersifat rintisan. Artinya, belum ada gedung permanen dan beroperasi pada balai Kemensos dan lembaga lainnya.

Beberapa di antara Sekolah Rakyat memang sudah ada kamar guru yang memungkinkan pengajar menginap dan mengikuti kegiatan bersama murid secara penuh. Namun, sebagian lainnya belum.

Oleh karena itu, Gus Ipul menyebut ketika Sekolah Rakyat memiliki sekolah permanen nantinya, Kemensos akan menyiapkan asrama khusus guru. Dengan begitu, para guru tidak perlu lagi pulang-pergi lantaran sudah disiapkan tempat.

Meskipun nantinya disiapkan asrama guru, mereka tidak berperan sebagai pengasuh. Seluruh proses pengasuhan murid di luar jam belajar merupakan tugas dari wali asuh.

“Mereka hanya fokus pada proses pengajaran, jadi sudah dibagi dengan baik,” tegasnya.

Setelah lolos dari seleksi sebagai guru Sekolah Rakyat, para pengajar melalui pembekalan dari narasumber yang memiliki kompetensi mumpuni. Selanjutnya, mereka juga akan terus ditingkatkan kemampuan pengajarannya.

“InsyaAllah akan terus (ditingkatkan kemampuan pengajarannya),” pungkas Gus Ipul.

(det/nwk)



Sumber : www.detik.com

Sudah Kerja Sama dengan PT



Jakarta

Meski baru berjalan di tahun pertama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengaku sudah siapkan strategi untuk murid SMA yang lulus dari Sekolah Rakyat. Apa strateginya?

“Kita sudah istilahnya bicara hilirisasi kalau (murid) lulus seperti apa,” tuturnya kepada Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting dalam acara Jejak Pradana ditulis Kamis (2/10/2025).

Tindak lanjut murid SMA lulusan Sekolah Rakyat akan didasarkan pada bakat dan minat masing-masing peserta didik. Jika mereka minat untuk melanjutkan studi, Kemensos akan melakukan pengawalan.


Bahkan, sosok yang akrab dipanggil Gus Ipul itu mengaku saat ini Kemensos sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi (PT). Meski, kelulusan ini masih akan terjadi dua tahun ke depan.

“Kalau memang anak-anak punya minat bakat untuk melanjutkan kuliah, sesuai arahan presiden akan dikawal dan bahkan kita sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang mungkin nanti cocok dengan mereka,” bebernya.

Sedangkan murid yang memiliki semangat dan minat untuk langsung bekerja, mereka akan diarahkan sesuai dengan keterampilannya. Ke depan, Kemensos akan berkomunikasi dengan perusahaan yang cocok, baik BUMN maupun swasta.

“Yang ingin bekerja nanti di tahun kedua akan mulai kita arahkan dia sesuai dengan minat dan bakatnya sesuai dengan keterampilannya dan kita akan coba komunikasi dengan perusahaan yang cocok dengan dia,” kata Gus Ipul lebih lanjut.

Minat Bakat di Deteksi Sejak Dini

Ketika masuk ke Sekolah Rakyat, murid akan menjalani tes bakat minat atau tes DNA talent untuk mengetahui keistimewaannya masing-masing. Tes ini merupakan kerja sama Kemensos dengan ESQ Corp.

“Kita coba upayakan untuk mengetahui bakat siswa dari awal lewat satu teknologi yang berbasis AI. Lewat tes DNA talent ini kita bisa mengetahui potensi anak-anak ini ke depan seperti apa,” jelasnya.

Murid cukup mengerjakan beberapa pertanyaan dalam waktu 30 menit. Setelah selesai, sistem akan memaparkan kekuatan dan kelemahannya, penelusuran bakat minatnya, serta rekomendasi profesi apa yang cocok untuk sang murid.

Berdasarkan hasil sementara tes DNA talent, Kemensos menemukan 22% murid Sekolah Rakyat direkomendasikan menggeluti bidang teknik. Sedangkan sisanya tersebar di bidang kesehatan, penegakan hukum, pendidikan (dosen), hingga seni kreatif.

“Jadi sudah ada paling nggak udah bisa ketahui minat gambaran awal ini udah ketahuan,” lanjut Gus Ipul.

Sebelum diterapkan kepada murid, tes DNA talent ini juga dicoba kepada kepala sekolah dan guru-gurunya. Hasilnya, 99 persen kepala sekolah dan guru menyatakan hasilnya cocok dengan dirinya.

“Oleh karena itu kita teruskan ke para siswa. Kita coba ini sampai nanti mengantarkan mereka ke jenjang berikutnya. Tidak hanya di sekolah ini, tapi nanti setelah lulus mereka kemana,” ungkapnya.

Gus Ipul dan Kemensos punya harapan besar terhadap berjalannya program Sekolah Rakyat. Ia berharap program ini benar-benar bisa mengentaskan berbagai permasalahan bangsa Indonesia.

“Karena pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan mudah-mudahan Sekolah Rakyat menjadi jawaban dari itu semua,” pungkas Mensos.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

35 Siswa Sekolah Rakyat Bakal Dapat Beasiswa Kuliah



Jakarta

Sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa kuliah usai lulus pendidikan menengah. Tujuh di antaranya juga mendapat jaminan pekerjaan setelah lulus kuliah.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kegiatan di Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/10/2025), melansir Antara.


Gus Ipul mengatakan fasilitas kuliah tersebut di antaranya disediakan oleh satu kampus swasta di Jakarta. Siswa dipersiapkan kuliah pada penerimaan 2027.

Ia menambahkan, para siswa yang akan mendapat beasiswa kuliah terpilih berdasarkan kemampuannya.

Penyiapan Siswa Sekolah Rakyat untuk Kuliah dan Kerja

Program pemerintah ini menyediakan pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu hingga lulus SMA atau SMK. Para siswa juga tinggal di asrama sekolah.

Selama sekolah, siswa menjalani pendidikan formal, penguatan mental dan sosial, dan pendidikan karakter. Pendidikan diampu guru yang diseleksi terpusat melalui rekrutmen guru Sekolah Rakyat.

Sementara itu, anak-anak yang memiliki bakat di bidang bisnis juga diberi bimbingan untuk mengasah kemampuan wirausaha, memahami ilmu bisnis sscara teoretis, dan memperluas jejaring.

Berdasarkan catatan Mensos, 165 Sekolah Rakyat sudah beroperasi di berbagai daerah. Total jumlah siswa jenjang pendidikan dasar hingga menengah mencapai 16.000 pelajar.

(twu/nah)



Sumber : www.detik.com

Kemensos dan PT Pos Indonesia Sinkronisasi Data Penerima BLTS


Jakarta

Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi data penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT tambahan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2025.

Bantuan ini ditargetkan bakal menyasar 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk Desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Hari ini saya beserta Dirut PT Pos Indonesia melakukan sinkronisasi dan koordinasi data berkaitan dengan BLTS, Bantuan Langsung Tunai Sementara untuk bulan Oktober, November, dan Desember,” kata Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Adapun BLTS merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kemensos yang diberikan satu kali untuk periode tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember. Tujuannya, sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), maka bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa. Gus Ipul mengungkapkan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan BPS, jumlah keluarga Desil 1-4 yang akan menerima BLTS sebanyak 35.046.783 KPM. Ia menyebut, dari total tersebut, terdapat 18.902.394 KPM yang belum memliki rekening bansos reguler.

“Jadi dari 18 juta lebih itu, setelah kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, ternyata ditemukan ada 11 juta lebih atau tepatnya 11.362.037 KPM ini teridentifikasi memiliki rekening yang sekarang sedang kita konfirmasi ke bank Himbara. Nah, yang belum memiliki rekening itu adalah 7.540.357 Keluarga Penerima Manfaat,” ungkap Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bagi KPM yang belum memiliki rekening, maka BLTS akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan KPM yang sudah memiliki rekening, bantuannya disalurkan lewat himpunan bank milik negara (Himbara).

Gus Ipul mengatakan setelah Kemensos menerima data dari BPS, pihaknya berkoordinasi dengan para pendamping di daerah untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar bantuan yang didistribusikan tepat sasaran.

“Sejak 2 hari lalu, daerah ini terus melakukan verifikasi ke lapangan, sudah ada 180 ribu (KPM) lebih per hari ini, dari data-data yang kita kirim itu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos,” ujarnya.

Kemensos juga menargetkan proses verifikasi data akan rampung dalam waktu dekat ini. Sehingga BLTS bisa segera disalurkan ke masyarakat.

“Ya harus selesai bulan ini atau bulan depan, kan ini (BLTS) untuk Oktober, November, Desember,” katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris menyebut hingga kini pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan Kemensos untuk memastikan akurasi data penerima BLTS. Seiring dengan hal tersebut, ia menjelaskan PT Pos juga menyiapkan sumber daya manusia, teknologi dan aplikasi untuk mendukung penyaluran BLTS.

“Kami Pos Indonesia siap untuk menyalurkan ini (BLTS) dan terus melakukan persiapan sambil secara paralel kita menunggu data final yang tadi masih dalam proses konfirmasi untuk khususnya yang diindikasi punya rekening,” jelas Haris.

Lihat juga Video ‘Istana Sebut Dana BLT Tambahan Rp 30 Triliun dari Hasil Efisiensi’:

(akd/ega)



Sumber : news.detik.com

Mensos soal Usul Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Syarat Formil Mencukupi


Jakarta

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan usulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional telah melalui proses sidang berulang-ulang. Dia menyebut pembahasan dilakukan oleh Dewan Gelar lewat mekanisme tertentu.

Gus Ipul mengaku telah mendengar masyarakat yang keberatan dengan gelar pahlawan yang akan disematkan kepada Soeharto. Namun menurutnya perbedaan pendapat adalah hal biasa.

“Ya, berbeda pendapat boleh kan, jadi ini juga sudah dibahas oleh tim secara sungguh-sungguh. Berulang-ulang mereka (Dewan Gelar) melakukan sidang, telah melalui proses itu. Nah semuanya nanti tergantung di Dewan Gelar,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Gus Ipul menjelaskan gelar pahlawan untuk seseorang memiliki syarat khusus. Menurutnya, Soeharto memenuhi syarat itu.

“Tetapi yang kita lihat di sini adalah syarat-syarat formilnya telah mencukupi,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, proses penilaian tidak serta-merta dilakukan di tingkat pusat. Setiap pengajuan harus terlebih dahulu melewati tahapan di daerah.

“Beberapa nama di antaranya kemarin sudah saya sampaikan ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsinah, dan ada beberapa tokoh-tokoh juga dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia,” ucap dia.

Simak Video ‘Mensos Serahkan Usulan Pahlawan Nasional: Soeharto-Marsinah’:

(isa/isa)



Sumber : news.detik.com

Masih 1 SMA, 35 Siswa Sekolah Rakyat Bakal Berbeasiswa di Universitas Ary Ginanjar



Jakarta

Ada dua jalur lulusan Sekolah Rakyat. Sebagian ada yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi ada juga yang ingin bekerja.

Bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Kementerian Sosial (Kemensos) RI bakal bekerja sama dengan sejumlah kampus. Salah satu kampus yang dimaksud adalah Universitas Ary Ginanjar.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan ada 35 anak yang saat ini masih kelas 1 SMA dan sudah akan mendapat beasiswa penuh di Universitas Ary Ginanjar.


“Jadi, anak-anak yang ingin sekolah (kuliah) kita sedang kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Salah satunya dengan Universitas Ary Ginanjar. Ada 35 anak yang sekarang masih kelas 1 SMA sudah akan diterima dengan beasiswa penuh oleh Universitas Ary Ginanjar,” ungkap Mensos dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 37 Serang, Banten pada Rabu (15/10/2025), dikutip melalui Kemensos RI.

“Seluruh universitas negeri, insya Allah akan siap menerima lulusan-lulusan siswa Sekolah Rakyat yang memang potensial,” imbuhnya.

Bagaimana dengan Siswa yang Ingin Bekerja?

Bagi siswa yang ingin langsung bekerja setelah lulus, Mensos tidak mempersoalkan hal tersebut. Kemensos bakal bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk memberikan pendidikan keterampilan sesuai kemampuan siswa.

Siswa yang ingin bekerja setelah lulus, juga akan dikoneksikan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.

“Inilah hal yang sekarang sedang dikerjakan oleh Kementerian Sosial, bagaimana lulusan-lulusannya (Sekolah Rakyat) nanti juga bisa mendapatkan tempat yang terbaik sesuai dengan bakat dan minat mereka,” kata Mensos.

Ia mengingatkan kepada kepala sekolah dan guru untuk mengawal pendidikan siswa-siswi Sekolah Rakyat. Mensos berpesan agar fasilitasi ini tidak berhenti pada memberikan ijazah, lalu anak-anak tersebut pulang ke rumah dan kembali tidak mampu.

Hal ini dimaksudkan, agar setelah siswa-siswi itu lulus, maka dapat keluar dari kemiskinan dan mengangkat derajat orang tua.

Ia berpesan, jangan sampai setelah lulus SMA, siswa Sekolah Rakyat menganggur dan miskin lagi. Sebab, artinya Sekolah Rakyat gagal.

“Ibu kepala sekolah, ibu guru semua, tolong diperhatikan kalau sampai kita hanya cuma meluluskan anak-anak kita, hanya ngasih ijazah, setelah itu selesai, anak-anak pulang ke rumahnya, kemudian jadi loyo, tidak mampu lagi, itu menjadi gagal Sekolah Rakyat,” ujarnya.

(nah/nwk)



Sumber : www.detik.com