Tag Archives: satuan pelayanan pemenuhan gizi

Guru Besar UGM Saran MBG Dikelola Kantin Sekolah, Belajar dari Negara Maju



Jakarta

Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Agus Sartono sarankan agar program makan bergizi gratis (MBG) dikelola oleh kantin sekolah. Mengapa hal ini perlu dilakukan?

Ia menjelaskan, MBG dilaksanakan di Indonesia usai belajar dari pengalaman berbagai negara lainnya. Beberapa negara yang dimaksud yakni Brasil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bukan hanya dasar programnya, Agus menyoroti berbagai praktik baik menjalankan MBG di negara maju seharusnya juga bisa diperhatikan. Termasuk tentang program MBG yang dilaksanakan melalui kantin sekolah.


“Cara ini lebih baik dibanding dengan cara atau sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini,” tuturnya dikutip dari laman resmi UGM, Minggu (5/10/2025).

Melalui kantin sekolah, menurutnya makanan yang tersaji dalam MBG akan lebih segar dan tidak cepat basi. Seluruh prosesnya bisa terkontrol dengan baik lantaran berada dalam lingkup yang relatif kecil.

Agus yakin cara-cara seperti ini bisa dilakukan di Indonesia. Sekolah bisa bekerja sama dengan komite untuk proses pengelolaannya.

“Sekolah bersama komite sekolah saya kira mampu mengelola ini dengan baik,” urainya.

Jika sistem MBG dilakukan oleh kantin, ia berpendapat, kebutuhan baku bahan makanan bisa dipenuhi dari UMKM sekitar sekolah. Langkah ini dapat berimbas pada terciptanya sirkulasi ekonomi yang baik.

“Dengan demikian sekolah mendapatkan dana utuh sebesar Rp 15 ribu per porsi, bukan seperti yang terjadi selama ini hanya sekitar Rp 7.000 per porsi,” tegas Agus.

Uang MBG Diberikan Secara Tunai ke Siswa

Jika proses pengolahan MBG tidak mungkin dilakukan oleh kantin sekolah, Agus memberikan alternatif lain. Ia mengatakan, dana bisa diberikan secara tunai kepada siswa.

Sistem ini akan melibatkan orang tua yang harus membelanjakan dan menyiapkan bekal kepada anak-anaknya. Jika ingin diterapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) harus menyusun panduan teknis dan melakukan pengawasan.

Dalam pelaksanaannya, guru di sekolah juga perlu bertindak tegas. Ketika ada anak yang tidak membawa bekal, sekolah perlu memberi peringatan hingga memanggil orang tuanya.

“Jika sampai satu bulan tidak membawa (bekal), bisa memanggil orang tuanya dan jika masih terus, bisa dihentikan,” tegas Agus Sartono.

Cara seperti ini dinilainya lebih efektif dan menanggulangi praktik pemburu rente atau uang program rutin. Dana MBG bisa ditransfer langsung ke siswa setiap bulan layaknya penyaluran KIP atau BOS.

Penyebab Keracunan MBG

Agus juga mencoba merunut mengapa persoalan keracunan MBG bisa mencuat. Menurutnya hal ini bisa terjadi karena panjangnya rantai penyaluran makanan.

Seperti yang diketahui, penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada sekolah-sekolah. Proses ini menurut Agus hanya menguntungkan pengusaha besar, mengingat ia menemukan anggaran yang seharusnya Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 7 ribu saja.

“Program Makan Bergizi Gratis pun bisa menjadi ‘Makar Bergiri Gratis’ bagi pengusaha besar karena mereka mendapat keuntungan yang besar secara ‘gratis’,” singgungnya.

Ia mencoba menghitung pendapatan yang diterima SPPG. Jika margin per porsi diambil Rp 2 ribu dan satu SPPG melayani 3.000 porsi, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 150 juta per bulan atau Rp 1,8 miliar per tahun.

“Secara nasional margin Rp 2.000 dari Rp 15.000 atau sekitar 13 persen merupakan suatu jumlah yang besar. Karenanya implementasi MBG dengan memberikan tunai kepada siswa akan mampu menekan dan menghilangkan kebocoran/keuntungan pemburu rente sebesar Rp 33,3 triliun,” papar Agus.

Meski sudah berjalan, Agus yakin masih ada waktu untuk BGN berbenah diri soal MBG. Ia mengajak pemerintah untuk perpendek rantai distribusi MBG dan menghilangkan cara-cara kotor dalam prosesnya.

“Saya kira masih belum terlambat, dan ajakan saya mari kita perpendek rantai distribusi MBG agar lebih efektif dan hilangkan cara-cara kotor memburu rente. Jadikan MBG benar-benar sebagai Makan Bergizi Gratis bagi siswa,” pungkasnya.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Pakar UGM Sebut Celah Ini Picu Keracunan MBG



Jakarta

Angka keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 10.482 anak per 4 Oktober 2025, berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Dalam kurun 29

September-3 Oktober 2025, korban keracunan MBG mencapai 1.883 anak, lebih tinggi dari rata-rata mingguan 1.531 anak/minggu.


Merespons lonjakan kasus keracunan MBG, Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (PKT UGM) menilai kejadian luar biasa (KLB) ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh agar aman dilaksanakan.

Direktur PKT UGM, Dr dr Citra Indriani MPH menjelaskan ada celah risiko keracunan MBG dari pengelolaan makanan yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Celah Risiko Keracunan MBG

Ia menjelaskan, pengelolaan makanan skala besar menjadi celah keracunan. Terlebih jika jumlahnya di luar kapasitas pengelola.

Citra menyorot skala produksi SPPG disebut setara, bahkan lebih, dari katering industri. Sayangnya, kondisi ini tidak diikuti dengan disiplin terhadap standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang seharusnya ditaati produksi skala besar tersebut.

Ia mengungkap, hasil kajian investigasi UGM terhadap sejumlah kasus KLB pangan terkait MBG di Yogyakarta menunjukkan terdapat kesenjangan penerapan kaidah HACCP.

Di samping itu, pihak UGM menemukan minimnya pengawasan dan terbatasnya pengetahuan pelaksana MBG di lapangan.

“Jumlah porsi yang diproduksi setiap hari sangat besar. Setiap celah dalam proses, mulai dari pemilihan bahan baku, memasak, penyimpanan, hingga distribusi, bisa berdampak pada ribuan anak sekolah,” kata Citra, dikutip dari laman UGM, Senin (6/10/2025).

Masalah Pengelolaan Pangan Skala Besar

Investigasi UGM juga mengungkap total durasi antara proses memasak, pengemasan, sampai konsumsi sering kali lebih dari 4 jam. Masalahnya, manajemen penyimpanan makanan dengan jumlah besar tersebut belum memadai.

Di proses memasak sendiri, Citra mengatakan beberapa menu kurang matang lantaran dimasak dalam banyak porsi.

Sedangkan di tahap pengemasan, ia mengatakan sejumlah sekolah mengemas ulang makanan tanpa dipanaskan kembali.

“Kondisi ini memperbesar risiko terjadinya keracunan massal,” ucapnya.

Saran Perbaikan untuk Hindari Keracunan MBG

Berikut sejumlah rekomendasi PKT UGM untuk perbaikan MBG:

  • Standarisasi fasilitas dan kapasitas SPPG
  • Asesmen awal untuk menilai kelayakan produksi massal
  • Penerapan SOP berbasis HACCP, mulai dari bahan baku sampai siap dikonsumsi siswa.
  • Kewajiban pelatihan keamanan pangan dan memastikan setiap staf SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
  • Pengawasan, termasuk mekanisme kontrol yang jelas, monitoring periodik, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

“Kolaborasi berbagai pihak mutlak diperlukan agar anak-anak benar-benar mendapat manfaat program tanpa terpapar risiko keracunan pangan,” ucap Citra.

(twu/faz)



Sumber : www.detik.com

Viral Menu MBG Depok Pangsit Goreng-Kentang Rebus, Kepsek-Kepala SPPG Bilang Begini


Jakarta

Viral menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mampang 1 Depok, Jawa Barat di media sosial. Dalam sejumlah pos, warganet menyorot pangsit goreng hingga kentang rebus pada foto menu tersebut.

Dalam foto yang beredar di media sosial, menu MBG tersebut di antaranya berisi potongan kentang rebus, irisan wortel, pangsit goreng, saus saset, dan jeruk.


Merespons menu MBG sekolahnya yang viral, kepala sekolah dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Pemerintah Kota Depok angkat bicara.

Kepala SDN Mampang 1 Iwan Setiawan menjelaskan menu MBG viral tersebut bagian dari variasi menu dalam sepekan pertama pelaksanaan program di sekolahnya.

“Sudah satu minggu (program MBG) dari minggu kemarin itu, makanannya kan bervariasi. Ada nasi, ada karbo, ada protein, itu kan bervariasi. Nah, kebetulan hari ini, karbonya, nasinya diganti dengan kentang hari ini,” ujar Iwan kepada wartawan, Senin (6/10/2025), melansir detiknews.

Menurut Iwan, pangsit goreng tersebut berisi telur dan daging sebagai asupan protein. Di samping pangsit goreng, ada juga tahu goreng pada menu MBG hari itu.

Sejumlah warganet menyorot porsi MBG sebagai ‘sedikit’ dan ‘minimalis’. Iwan mengatakan menu MBG tersebut tidak sedikit dan sesuai dengan keinginan orang tua.

“Sebenarnya menunya nggak terlalu sedikit. Cuma karena melihatnya, kan orang tua itu punya keinginan, saya ingin makannya itu, yang begini-begini gitu ya, request,” tuturnya.

Iwan tak menampik sejumlah orang tua menyatakan menu MBG tersebut tidak sesuai dan menyatakannya di media sosial. Di sisi lain, ia mengatakan SPPG sudah memiliki standar sendiri untuk menentukan menu MBG.

“Cuma yang hari ini ada orang tua yang tidak sesuai dengan selera. Itu aja sih sebenarnya,” ucapnya.

“Tapi kan yang SPPG itu punya ahli gizi sendiri, standar sendiri bahwa hari ini itu dia makannya apa, hari ini makannya apa. Jadi yang posting orang tua itu, ya dia itu merasa, oh nggak sesuai dengan selera yang keinginannya itu,” kata Iwan.

Ia menyatakan siswanya tak protes soal menu MBG di sekolah tersebut.

“Dari pertama sampai kemarin hari Jumat itu menu bervariasi dan anak-anak senang sih sebenarnya kemarin. Anak-anak malah bilang, ‘Pak, jangan sampai berhenti nih makan’ dan bilang anak-anak menunya enak-enak itu kemarin,” ucapnya.

Kata Kepala SPPG

Kepala SPPG Dapur Mampang 1 Mustika menjelaskan, menu MBG viral tersebut disajikan lantaran banyak sampah makanan (food waste). Ia mengatakan, ada lima kantong berisi nasi dan sayur terbuang di minggu pertama MBG.

Untuk itu, Mustika mengatakan, tim SPPG merancang menu yang tak membuat siswa bosan.

“Kami memilih menggunakan menu itu karena berdasarkan hasil analisis ahli gizi beserta tim koki dan seluruh tim kami itu, ketika di minggu pertama hari ketiga, tepatnya di hari Rabu itu, banyak tersisa food waste atau sampah makanan,” ujar Mustika kepada wartawan, Selasa (7/10/2025), dikutup dari detiknews.

“Itu sampai lima kantong itu isinya nasi, sayur terbuang. Nah maka dari itu, kami di hari Kamis itu mencoba merancang menu kembali supaya anak itu tidak bosan,” jelasnya.

Mustika mengatakan pihaknya mengutamakan kandungan nutrisi dalam upaya inovasi dan pergantian menu. Di sisi lain, ia mengakui tampilan menu MBG jadi kurang menarik bagi anak.

“Kami tetap mengedepankan, kentang itu pengganti nasi sebagai karbohidrat. Kemudian wortel itu kan sayur, walaupun memang seperti ditampilkan itu sangat kurang menarik,” tuturnya.

“Kemudian pangsit yang kami kemas menjadi satu, padahal itu isinya ada telur ayam, daging, kemudian ada tahu dan daun bawang,” kata Mustika.

Ia menyatakan pihaknya juga bertemu para orang tua siswa, kepala sekolah, dan mitra terkait keluhan menu MBG ini. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan pihaknya mengakui kesalahan tampilan menu MBG yang kurang menarik bagi anak tapi tetap memaksimalkan kandungan nutrisi MBG.

“Bahwasanya memang kesalahan kami pada tampilan menu itu kurang menarik. Namun, kami sudah ibaratnya di dalam ompreng itu sudah ada kandungan dari karbohidrat, terus protein, nabati, hewani, buah itu sudah masuk. Dan kemudian ada sayurnya,” tuturnya.

Kata Pemkot Depok

Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan SPPG bersangkutan dalam kapasitas pemkot untuk mengawasi pelaksanaan MBG.

“Pastinya nanti kami akan berkoordinasi dengan SPPG. Pihak BGN untuk cek SPPG mana. Karena kebetulan kemarin setelah rapat dengan Mendagri, memang Pemda diberikan kewenangan ya, untuk membantu pengawasan terhadap SPPG-SPPG yang ada di wilayah masing-masing. Dan pengawasan terhadap berjalannya program MBG ini di wilayah,” ungkapnya, dikutip dari detiknews.

Sementara itu, Chandra meminta SPPG di wilayahnya menyediakan makanan yang memenuhi standar gizi untuk anak-anak.

“SPPG untuk benar-benar memberikan, menyediakan makanan yang bergizi gitu, memenuhi standar gizi untuk anak-anak di Kota Depok,” ucapnya.

(twu/nwk)



Sumber : www.detik.com

Banyak SPPG Ganti Menu Jadi Snack-Biskuit, Wamenkes: MBG Harus Dimasak


Jakarta

Belakangan tidak sedikit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengganti menu makan bergizi gratis dengan snack dan roti kering. Hal ini ikut disoroti Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus.

Ia menegaskan, kebijakan itu tidak sejalan dengan tujuan program makan bergizi gratis (MBG) yang mengutamakan makanan segar dan dimasak langsung.

“Saya setuju bahwa dari Kementerian Kesehatan, masyarakat harus diberikan makanan yang dimasak. Karena makanan yang dimasak itu kualitasnya lebih aman dibanding kita pakai biskuit atau makanan kering lain,” ujar Benjamin, dalam Temu Media di Kementerian Kesehatan RI, Jumat (17/10/2025).


dr Benjamin menjelaskan berdasarkan laporan terakhir yang diterima Kementerian Kesehatan, Jumat pagi (17/10), terdapat 439 kasus keracunan pangan MBG di delapan kabupaten. Tren tersebut menurutnya fluktuatif.

“Kemenkes ini luar biasa, laporan tadi pagi 439 kasus di delapan kabupaten. Kami punya laporan setiap hari, kemarin 200, sebelumnya 103, jadi naik-turun dari sekitar hampir 35 juta orang yang makan,” jelasnya.

Ia menegaskan, target pemerintah adalah zero case, artinya tidak boleh ada satu pun kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis.

“Targetnya kita ya harus zero, nggak boleh ada orang keracunan,” tegas Benjamin.

Alasan SPPG Beralih ke Snack Kering

Menurut Benjamin, sebagian SPPG memilih menyediakan makanan kering seperti biskuit atau snack kemasan karena kendala operasional di lapangan, misalnya belum memiliki dapur layak atau keterbatasan waktu dalam pengadaan bahan segar.

“Memang ada yang sudah mampu langsung masak makanan, ada juga yang karena harus segera membeli makan, akhirnya memilih makanan jadi seperti biskuit,” katanya.

Namun, pemerintah ingin memastikan setiap penerima program mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar memenuhi standar keamanan dan nilai gizi.

Kementerian Kesehatan kini tengah memperkuat sistem pengawasan terhadap mutu makanan yang disalurkan oleh SPPG, termasuk menyiapkan standar kelayakan dapur, sanitasi, dan pelatihan pengelolaan bahan makanan. Benjamin menyebut peningkatan kualitas ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas program.

“Kita tingkatkan kualitasnya. Makanan yang berproses dan dimasak itu jauh lebih baik untuk kesehatan penerima manfaat,” ucapnya.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan


Jakarta

Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai pemerintah bukan menjadi langkah tepat untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan. Wakil menteri kesehatan baru dr Benjamin Paulus Octavianus yang kini ikut mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menekankan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan MBG sebetulnya terjadi saat dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa kesiapan, khususnya fasilitas sanitasi.

Dorongan untuk penghentian MBG dinilai relatif tak berdasar lantaran lebih dari 99 persen pelaksanaan MBG berjalan baik di berbagai daerah.

“Kalau ada satu lokasi bermasalah lalu 10 ribu titik lain ikut dihentikan, itu justru merugikan. Tugas kami menjaga, memantau, dan mencegah agar kejadian seperti itu tak terulang,” kata pria yang akrab disapa dr Benny, dalam Temu Media di Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).


Kemenkes RI disebutnya kini ikut terlibat dalam pengawasan keamanan MBG, dengan menggerakkan dinas kesehatan di setiap daerah.

Salah satu langkah tegas yang diberlakukan adalah SPPG dengan fasilitas tak layak, dilarang melanjutkan operasional.

“Sekarang setiap pagi kami menerima laporan dari tim di lapangan. Pemantauan berjalan setiap hari di seluruh puskesmas yang memantau SPPG. Jadi pengawasan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10/2025).

Sebagai langkah perbaikan, Kemenkes RI juga mengusulkan penambahan ahli kesehatan lingkungan di setiap pelaksana MBG untuk memastikan aspek kebersihan dan keamanan makanan.

“Menambah satu petugas khusus di setiap unit itu tidak mudah karena berarti menambah anggaran. Tapi ini sudah disetujui, dan ini langkah luar biasa untuk menjaga keamanan pangan,” jelasnya.

Terkait regulasi, Kemenkes juga telah memberikan masukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Usulan tersebut kini tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

“Usulan Perpres sudah masuk dan kami sudah berikan masukan. Semua kementerian terkait juga dilibatkan,” ujarnya.

Kemenkes menekankan, program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus disempurnakan.

“Ini proyek besar, pasti ada kekurangan. Tapi semua langkah perbaikan terus dilakukan agar masyarakat tetap aman dan mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.

(naf/naf)



Sumber : health.detik.com