Tag Archives: sekolah

Anggaran Revitalisasi Sekolah Turun, Mendikdasmen Berharap Ada Penambahan



Jakarta

Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025. Revitalisasi sekolah juga termasuk program utama pendidikan yang diluncurkan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.

Dari target awal 10.440 satuan pendidikan, Kemendikdasmen merevitalisasi 16.170 sekolah. Anggaran yang disediakan untuk 2025 adalah Rp 16,97 triliun dengan pelaksanaan menggunakan konsep swakelola.

Konsep swakelola memungkinkan program ini juga menyerap tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, dan perekonomian. Lalu bagaimana dengan pelaksanaan di 2026?


Anggaran Program Revitalisasi Sekolah Turun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut, anggaran program Revitalisasi Satuan Pendidikan/Sekolah pada 2026 mengalami penurunan. Dari Rp 16,9 triliun pada 2025, anggarannya menjadi Rp 14 triliun pada 2026.

Mu’ti berharap akan ada kebaikan hati dari DPR maupun Menteri Keuangan agar besaran anggaran ini bisa bertambah. Setidaknya, ia mengatakan, anggaran revitalisasi satuan pendidikan 2026 diharapkan bisa sama dengan besaran pada 2025.

“Mudah-mudahan nanti bisa ada kebaikan hati dari DPR atau dari Kementerian Keuangan, bisa ditambah, gitu. Minimal sama lah dengan tahun ini, Rp 16,9 triliun,” ungkap Mu’ti dalam wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).

Anggaran yang stabil ini menurutnya memungkinkan seluruh sekolah di Indonesia sudah mendapat bantuan perbaikan atau direnovasi dalam 5 tahun ke depan.

Dalam momen Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen, Rabu (22/10/2025), Menteri Mu’ti menyampaikan target program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026. Sebanyak 11.744 satuan pendidikan direncanakan mendapat bantuan tersebut dengan total anggaran Rp 14,57 triliun.

Ruang lingkup revitalisasi meliputi:

1. Rehabilitasi prasarana.

2. Pembangunan prasarana.

3. Pembangunan unit sekolah baru.

100 Ribu Lebih Sekolah Rusak Berat-Ringan

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen, Menteri Mu’ti menyebut masih ada lebih dari 100 ribu sekolah di seluruh wilayah RI mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Mayoritas kerusakaan terjadi pada ruang kelas.

Pada 2025, Mu’ti menyebut peningkatan target program ini mencapai 52 persen. Jumlah ini dinilai baik sebagai langkah awal untuk mencapai target besar: seluruh sekolah direvitalisasi.

Dari jumlah tersebut, Mu’ti menyatakan sekitar 10 persen di antaranya telah selesai menjalankan program. Terutama yakni sekolah-sekolah yang mendapat bantuan untuk hanya menambah 2 ruang kelas baru atau toilet.

“Sekarang sudah ada beberapa yang selesai, sudah sekitar 10 persen selesai. Misalnya mereka hanya menambah 2 ruang kelas yang baru atau mereka hanya menambah toilet. Itu banyak yang sudah selesai,” ucapnya.

(det/det)



Sumber : www.detik.com

Syarat Jadi Kepala Sekolah Akan Diperketat, Tak Lagi dari Sekolah Penggerak



Jakarta

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti soroti proses pengangkatan kepala sekolah yang dinilainya lebih mempertimbangkan aspek politik dibanding aspek meritokrasi. Untuk itu, ke depan, pihaknya akan memperketat syarat pengangkatan jadi kepala sekolah.

“Jadi misalnya kepala sekolah ini dulu mendukung yang menang, maka diangkat. Kadang-kadang memang itu membuat sebagian kepala sekolah tidak nyaman bekerja atau ada beban politik yang terlalu berat,” tuturnya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Mu’ti pada wawancara dengan Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).


Tak Lagi Angkat Kepsek dari Sekolah Penggerak

Melihat keadaan yang ada, Mu’ti mengatakan akan pelan-pelan menata pengangkatan kepala sekolah. Dalam hal ini, kewenangan pengangkatan ini tetap akan ada di pemerintah daerah, tapi persyaratannya akan lebih diperketat.

Misalnya, untuk sekolah negeri, kepala sekolah harus sekurang-kurangnya berasal dari ASN golongan IIIC. Kedua, calon kepala sekolah ia harus mengikuti pelatihan dan dinyatakan memiliki sertifikat calon kepala sekolah.

“Artinya dengan persyaratan ini, pemerintah daerah tidak bisa mengangkat kepala sekolah yang tidak memenuhi kualifikasi itu,” ungkapnya.

Alasan Mengapa Kepala Sekolah Tak Lagi dari Guru Penggerak

Mu’ti menyatakan, selama ini belum ada syarat seperti itu untuk pengangkatan kepala sekolah. Sebelumnya, di era Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, kepala sekolah dipilih melalui program Guru Penggerak.

Menurut Menteri Mu’ti, program Guru Penggerak diikuti banyak lulusan baru. Mereka lulus tes program Guru Penggerak, kemudian jadi kepala sekolah.

“Padahal mungkin dia belum punya pengalaman menjadi guru dalam waktu yang cukup lama. Nah ini yang coba kita tata lagi,” tegas Mu’ti.

Sentralisasi Guru

Proses manajemen guru menjadi permasalahan yang juga diperhatikan Kemendikdasmen. Sampai sekarang ini, rekrutmen dan penugasan guru serta kepala sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Mu’ti menilai, hal ini seringkali memicu kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron. Imbasnya antara lain distribusi guru yang tidak merata, beban kerja yang berlebih, maupun kekurangan beban kerja.

Sementara itu, guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal beban kerja 24 jam per minggu jadi terhambat untuk mendapat sertifikasi pendidik. Di samping berdampak pada pengembangan karier, hal ini juga berdampak pada penerimaan tunjangan atau kesejahteraan guru bersangkutan.

“Akhirnya sertifikatnya enggak dapat. Nah ini kan problem,” ujarnya.

Kendati demikian, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ia menegaskan sudah ada pernyataan bahwa ada proses sentralisasi guru. Pada proses sentralisasi guru, maka rekrutmen hingga distribusi guru akan dikelola secara penuh oleh pemerintah pusat.

“Karena rasio guru dan murid kita sebenarnya ideal, karena 1:15. Jadi sebenarnya kalau melihat rasio itu, kita enggak kekurangan guru. Problem kita adalah distribusi guru karena tadi oleh pemerintah daerah itu,” papar Mu’ti.

Masalah lain yang berkaitan dengan distribusi guru adalah proses pemindahan tugas ketika menjadi PNS atau PPPK. Contohnya, seorang guru yang mengajar di sekolah swasta ditarik untuk mengajar ke sekolah negeri saat lulus seleksi PPPK.

Menurut Mu’ti, mekanisme tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Ia menjelaskan, seharusnya guru PPPK tersebut juga bisa bertugas di sekolah swasta.

Untuk menangani isu penarikan guru yang lolos PPPK dari sekolah swasta, Kemendikdasmen menerbitkan Peraturan Mendikdasmen (Permendikdasmen) No 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Aturan itu memungkinkan guru ASN, baik PNS maupun PPPK, dapat ditugaskan di satuan pendidikan swasta. Ia menyebut langkah ini juga menjadi imbal balik bantuan dari pemerintah kepada sekolah swasta.

“Kami kan tidak bisa mencapai banyak hal tanpa dukungan sekolah-sekolah swasta dan dukungan masyarakat,” ucapnya.

(det/twu)



Sumber : www.detik.com

Bahasa Portugis Mau Diajarkan di Sekolah RI, DPR: Pastikan Manfaat-Relevansinya



Jakarta

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian merespons keputusan Presiden Prabowo untuk memasukkan pelajaran bahasa Portugis di sekolah. Hetifah menyebut pihaknya menyambut baik upaya pemerintah dalam memperkaya keterampilan bahasa asing siswa, tetapi juga menegaskan perlunya dipastikan manfaat hingga relevansinya dengan kebutuhan masa depan.

“Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR kepada awak media pada Kamis (23/10/2025), dikutip dari detikNews.

“Namun perlu dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa,” lanjutnya.


Ia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengkaji secara mendalam terkait potensi kerja sama dengan negara-negara yang berbahasa Portugis. Di samping itu juga perlu adanya kajian soal dampak penerapannya terhadap kurikulum yang ada sekarang.

“Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa,” kata Hetifah.

Presiden Prabowo memutuskan akan memasukkan pelajaran bahasa Portugis di sekolah, saat pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka di Jakarta pada Kamis (23/10/2025). Prabowo menekankan, Brasil menjadi negara mitra penting RI.

“Saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian lebih baik. Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ucap Prabowo.

(nah/nwk)



Sumber : www.detik.com

Distribusi Guru Akan Dikelola Penuh oleh Pusat



Jakarta

Indonesia dinyatakan tidak kekurangan jumlah guru. Namun distribusinya sangat tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru, ada yang kekurangan. Oleh karena distribusi guru akan dikelola penuh oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Hal ini disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat diwawancara Eduardo Simorangkir dari detikSore, Kamis (23/10/2025), ditulis Jumat (24/10/2025).

Sampai sekarang ini, rekrutmen dan penugasan guru serta kepala sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah. Mu’ti menilai, hal ini seringkali memicu kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron. Imbasnya antara lain distribusi guru yang tidak merata, beban kerja yang berlebih, maupun kekurangan beban kerja.


Sementara itu, guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan minimal beban kerja 24 jam per minggu jadi terhambat untuk mendapat sertifikasi pendidik. Di samping berdampak pada pengembangan karier, hal ini juga berdampak pada penerimaan tunjangan atau kesejahteraan guru bersangkutan.

Kendati demikian, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ia menegaskan sudah ada pernyataan bahwa ada proses sentralisasi guru. Pada proses sentralisasi guru, maka rekrutmen hingga distribusi guru akan dikelola secara penuh oleh pemerintah pusat.

“Tapi sekarang di RPJMN itu sudah ada pernyataan di situ bahwa ada proses sentralisasi guru. Nah kalau sentralisasi guru ini terjadi, maka guru itu akan dikelola penuh oleh Pemerintah Pusat,” tutur Mu’ti.

Mu’ti memaparkan, rasio guru dan murid di Indonesia sebenarnya sudah ideal: 1:15. Melihat rasio itu, Indonesia dinilainya tidak kekurangan guru.

“Problem kita adalah distribusi guru karena tadi oleh pemerintah daerah itu,” imbuh Mu’ti.

Masalah lain yang berkaitan dengan distribusi guru adalah proses pemindahan tugas ketika menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Contohnya, seorang guru yang mengajar di sekolah swasta ditarik untuk mengajar ke sekolah negeri saat lulus seleksi PPPK.

Menurut Mu’ti, mekanisme tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Ia menjelaskan, seharusnya guru PPPK tersebut juga bisa bertugas di sekolah swasta.

Untuk menangani isu penarikan guru yang lolos PPPK dari sekolah swasta, Kemendikdasmen menerbitkan Peraturan Mendikdasmen (Permendikdasmen) No 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Aturan itu memungkinkan guru ASN, baik PNS maupun PPPK, dapat ditugaskan di satuan pendidikan swasta. Ia menyebut langkah ini juga menjadi imbal balik bantuan dari pemerintah kepada sekolah swasta.

“Kami kan tidak bisa mencapai banyak hal tanpa dukungan sekolah-sekolah swasta dan dukungan masyarakat,” ucapnya.

Data Distribusi Guru Indonesia

Sekretaris Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Temu Ismail, berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024, Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di berbagai satuan pendidikan negeri.

Sementara di sisi lain, terdapat 62.764 guru ASN dan 166.618 guru non ASN yang berlebih pada bidang tertentu. Melalui redistribusi, kelebihan guru dapat dialihkan untuk mengisi kekosongan, sekaligus membantu pemenuhan beban kerja dan hak sertifikasi guru.

Temu menjelaskan bahwa redistribusi guru menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan kebutuhan tenaga pendidik antar wilayah, sekaligus memperkuat tata kelola sumber daya manusia pendidikan di daerah.

“Kebijakan redistribusi memberi kejelasan dan kesetaraan bagi guru ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta. Melalui mekanisme ini, pemenuhan beban kerja dan hak tunjangan profesi dapat berjalan seimbang,” jelasnya dalam rilis Kemendikdasmen yang diterima Jumat (24/10/2025).

Dipaparkan Dirjen GTK PG Nunuk Suryani, di Indonesia, ada 3 juta guru terdaftar.

“Secara rasio nasional, jumlah ini sebenarnya ideal, tetapi tidak merata. Ada daerah yang kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara di daerah lain kekurangan,” ujar Nunuk.

Redistribusi guru, imbuh Nunuk, bukan sekadar pemindahan, tetapi upaya gotong royong antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan untuk memastikan hak belajar anak-anak bangsa terpenuhi di mana pun mereka berada.

Kemendikdasmen pun sudah menerbitkan aturan sentralisasi dan redistribusi guru ini yakni Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan petunjuk teknisnya dalam Kepmendikdasmen Nomor 82/O/2025.

(nwk/faz)



Sumber : www.detik.com

Sekolah Bakal Punya 6 Papan Interaktif Digital per 2029



Jakarta

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mendistribusikan sebanyak 64.072 Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital ke sekolah-sekolah di seluruh di Indonesia.

IFP adalah perangkat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran agar lebih interaktif dan kolaboratif. IFP menjadi media pembelajaran yang relevan dengan perkembangan digital saat ini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak sebanyak 6 IFP sudah disalurkan ke masing-masing sekolah pada 2029.


“Tahun berikutnya dua (2027-2029). Sehingga, diharapkan dalam rentang waktu lima tahun ada enam (IFP) di masing-masing sekolah,” katanya di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu, (22/10/2025).

Penambahan IFP Dimulai Tahun Depan

Ditambahkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ulhaq, pengadaan IFP merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, IFP akan mulai ditambah ke sekolah-sekolah mulai 2026. Layar pintar ini khususnya menyasar sekolah di wilayah terluar, terdalam, dan tertinggal (3T).

“Dalam rapat kabinet tadi sore, beliau meminta agar jumlah IFP ditambah pada tahun depan agar semakin banyak sekolah di seluruh daerah, termasuk wilayah 3T, bisa menikmati pembelajaran digital yang setara,” kata Fajar dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Wamen Fajar: IFP Dukung Deep Learning

Menurut Fajar, IFP tak didatangkan ke sekolah begitu saja. Selain mendorong pembelajaran secara lebih digital dan adaptif, IFP juga akan membantu pembelajaran mendalam (deep learning).

IFP menurut Fajar akan terintegrasi dengan platform pembelajaran dan mengajar lain seperti Rumah Pendidikan. Platform tersebut berisikan sistem yang terintagrasi seperti materi belajar, portal data, alat kolaborasi guru dan siswa, serta lainnya.

“Rumah Pendidikan bisa diunduh di perangkat masing-masing. Kontennya sudah dikurasi, dan menjadi ‘otaknya’ IFP. Dua platform ini saling melengkapi, membentuk super apps pembelajaran nasional,” kata Wamen Fajar.

Tak hanya IFP, program digitalisasi pembelajaran di sekolah juga mendatangkan internet satelit, dan solar panel (cadangan listrik). Keduanya langsung disediakan oleh PLN.

“Bapak Presiden meminta agar setiap anak di negeri ini memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan. Digitalisasi pendidikan adalah cara kita memperkuat keadilan sosial dan menyiapkan generasi unggul untuk masa depan bangsa,” pesannya.

Target Penyebaran IFP di Sekolah-sekolah

Berdasarkan data Kemendikdasmen per 22 Oktober 2025, dari 64.072 IFP yang disebarkan, sebanyak 54.578 perangkat sudah diinstal media pembelajaran sehingga siap digunakan.
Sembunyikan kutipan teks

Adapun target sekolah sasaran penerima perangkat digital ini sebanyak 288.865 sekolah yang terdiri dari 64.191 PAUD, 149.268 SD, 43.520 SMP, 14.829 SMA, 11.697 SMK, 2.360 SLB, dan 3.000 SKB dan PKMB.

(cyu/twu)



Sumber : www.detik.com

Prabowo Ingin Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, DPR: Lebih Strategis Mandarin



Jakarta

Presiden Prabowo Subianto berencana memasukan bahasa Portugis sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah. Prabowo menyampaikan hal ini saat bertemu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

“Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari detikNews.

Sontak, rencana Prabowo tersebut mendapat berbagai respons dari publik. Begitu juga pakar pendidikan hingga Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Salah satunya yakni anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana.


Bonnie mengapresiasi upaya pemerintah memperluas pengajaran bahasa asing. Namun, ia menilai perlu ada pertimbangan mendalam terkait manfaat bahasa tersebut dalam konteks global.

DPR Tanyakan Urgensi Bahasa Portugis

Menurut Bonnie, bahasa Portugis belum menjadi bahasa yang umum digunakan dalam pergaulan internasional. Bahasa Portugis juga menurutnya belum menjadi bahasa pengetahuan umum dalam dunia akademik.

“Bahasa Portugis itu bukan bahasa pergaulan internasional. Bukan pula bahasa pengetahuan umum digunakan di kalangan akademik. Mungkin Presiden sedang meng-entertain Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi,” kata Bonnie dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Brasil adalah mitra penting bagi Indonesia. Salah satu bentuk penguatan kerja sama itu adalah rencana memasukkan pembelajaran bahasa Portugis ke sekolah-sekolah Tanah Air.

Komisi X DPR Usul Fokus Bahasa Inggris dan Mandarin

Sebagai usulan, Bonnie menyarankan agar pemerintah sebaiknya memaksimalkan terlebih dahulu kualitas pembelajaran bahasa Inggris yang sudah menjadi standar global. Jika ingin menambah bahasa asing lain, menurutnya bahasa Mandarin lebih tepat.

“Lebih baik maksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran bahasa, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan,” katanya.

Bonnie Soroti Beban Siswa-Guru dan Kesiapan Anggaran

Bonnie, yang membidangi urusan pendidikan melalui Komisi X DPR, menilai wacana itu bisa menambah beban siswa dan guru. Ia mengingatkan, jika pelajaran bahasa ini diberlakukan, maka perlu tenaga pendidik yang mahir bahasa Portugis juga.

Menurutnya, lebih masuk akal jika bahasa Portugis jadi mata pelajaran pilihan atau ekstrakurikuler saja. Hal ini dipandang tidak terlalu membebani siswa dan guru dengan pelajaran tambahan.

“Kalaupun dipelajari di sekolah, apalagi wajib, malah jadi beban siswa, begitu pula pendidik, karena pasti perlu pengajar bahasa Portugis. Lain halnya kalau jadi mata pelajaran pilihan, tak wajib. Siswa boleh memilih ikut atau tidak pelajarannya,” tuturnya.

Selain kesiapan SDM, Bonnie juga mempertanyakan sumber anggaran yang diperlukan untuk menyiapkan pelatihan guru dan penerapan mata pelajaran baru itu. Menurutnya, banyak hal teknis yang belum dan perlu dijelaskan pemerintah.

“Namun, lagi-lagi, pertanyaannya, siapa yang akan mengajar? Gurunya dari mana? Apakah juga siap dengan anggarannya?” tanya Bonnie.

(cyu/twu)



Sumber : www.detik.com

Baru Berusia 25 Tahun, Rizky Aflaha Raih Gelar Doktor Termuda UGM



Jakarta

Rizky Aflaha merupakan salah satu dari 2.335 lulusan Program Pascasarjana UGM yang diwisuda pada Selasa (21/10), di Grha Sabha Pramana. Uniknya, Rizky dinobatkan sebagai wisudawan doktor termuda.

Rizkyberhasih menyandang gelar Doktor dari Program Studi Doktor Fisika,FMIPA UGM.Rizky lulus di usia usia 25 tahun 10 bulan 1 hari. Diketahui,rerata usia lulusan Program Doktor adalah 41 tahun 6 bulan 15 hari.


Terpaut hampir 16 tahun dari rata-rata usia lulusan doktor pencapaian Rizky bukanlah hasil dari program akselerasi sekolah. Rizky menjelaskan bahwa kunci utamanya adalah pemanfaatan beasiswa jalur cepat PMDSU setelah menyelesaikan studi sarjananya dalam 7 semester.

“Program magister hanya satu tahun dan doktor tiga tahun. Maka dari itu, saya dapat gelar lebih muda dibanding yang lain,” ungkapnya dalam laman UGM, dikutip Sabtu (25/10/2025).

Ikut Program Akselerasi

Menurut Rizky, keberhasilannya lulus di usia muda dikarenakan mendaftar program akselerasi. Perjalanannya sebagai seorang peneliti muda bukan tanpa tantangan.

Ia mengaku sempat dipandang sebelah mata karena usianya yang terpaut jauh dari rekan-rekan. Namun, keraguan tersebut ia atasi dengan produktivitas akademik yang luar biasa.

“Awalnya sempat merasa dipandang sebelah mata karena masih muda. Sampai akhirnya perlahan-lahan aku mulai menunjukkan diri bahwa aku bisa dan alhamdulillah terhitung dari mulai studi doktor sampai hari ini sudah melahirkan 40 publikasi internasional, padahal syarat lulusnya hanya 2,” ungkapnya.

Di balik kesuksesannya, Rizky memberikan penghargaan tertinggi kepada promotornya, yakni Prof Kuwat Triyana, Prof Roto dan Dr Aditya Rianjanu. Ia merasa sangat terbantu oleh bimbingan ketiganya.

“Beliau memberi arahan dari mulai hal-hal kecil, mulai dari membuat roadmap riset, desain riset, menulis jurnal internasional, sampai hal-hal seperti penyajian gambar yang bagus di jurnal,” tuturnya

Manajemen Waktu dengan Baik

Rizky menilai masa kuliahnya seperti mahasiswa pada umumnya. Namun menurut Rizky, ia harus mengatur manajemen waktu dengan baik.

“Aku tidak bermain game online dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu bermain sosmed sehingga aku mengalihkannya ke berbagai kegiatan, misalnya bulu tangkis, organisasi, dan naik gunung. Bahkan, sepertinya orang-orang di Jogja lebih mengenalku sebagai atlet bulu tangkis ketimbang mahasiswa doktor,” candanya.

Rizky berpesan kepada para mahasiswa untuk menumbuhkan sikap optimis dan percaya diri dengan melaksanakan tugas akademik dan riset.

“Kita hanya perlu percaya diri. Melalui percaya diri, kita akan banyak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas lebih jauh. Sebaliknya, seberbakat apapun kita, kalau tidak percaya diri, maka tidak akan kemana-kemana.” pungkasnya.

(nir/faz)



Sumber : www.detik.com

Hasil Akhir Seleksi PKN STAN 2025 Diumumkan, Cek Namamu di Sini!


Jakarta

Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) telah mengumumkan hasil seleksi akhir calon mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026. Pengumuman ini sudah bisa dilihat mulai 24 Oktober 2025.

Dalam seleksi sekolah kedinasan tahun 2025, PKN STAN menjadi tujuan paling favorit calon mahasiswa. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), pendaftar PKN STAN mencapai 45.518 orang.

Sementara itu, sekolah kedinasan kedua dengan pendaftar terbanyak berjumlah 31.264 orang. Adapun total pendaftar sekolah kedinasan yakni 150.197 orang.


Apakah detikers peserta PKN STAN? Cek pengumumannya dengan cara berikut.

Cara Cek Hasil Akhir Seleksi PKN STAN 2025

Hasil seleksi calon mahasiswa baru PKN STAN 2025 diumumkan lewat laman resmi PKN STAN. Peserta bisa melihatnya di https://pknstan.ac.id/id/hasil_akhir_spmbpt_25.

Pada laman tersebut klik bagian-bagian berikut untuk melihat hasilnya:

  • Program Sarjana Terapan: klik DI SINI
  • Program Diploma III: klik DI SINI
  • Program Blended Learning: klik DI SINI

Cara Daftar Ulang Mahasiswa Baru PKN STAN 2025

Bagi peserta yang dinyatakan lolos, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah daftar ulang. Proses daftar ulang bisa dilakukan pada 27-28 Oktober 2025 di Gedung I PKN STAN Jl Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan sesuai jadwal yang terdapat pada lampiran pengumuman.

Daftar ulang offline dikecualikan bagi mahasiswa program blended learning. Daftar ulang akan dilakukan secara daring lewat media Zoom yang bisa diakses pada laman https://s.kemenkeu.go.id/daftarulangPKNSTAN pada 31 Oktober 2025 pukul 14.00 WIB.

Dokumen Syarat Daftar Ulang PKN STAN 2025

Calon mahasiswa baru PKN STAN harus membawa dokumen-dokumen ini saat hari pendaftaran ulang, yakni:

  • Bukti peserta seleksi
  • Surat tugas belajar yang dikeluarkan Sekretaris Unit Eselon I/LNSW, Kepala Biro Umum, atau Pejabat
  • Pimpinan Utama/Madya/Pratama yang berwenang di bidang kepegawaian
  • Fotokopi ijazah terakhir
  • Fotokopi transkrip
  • Kartu BPJS Kesehatan/asuransi kesehatan
  • Surat pernyataan mematuhi ketentuan akademik, non akademik, dan pembangunan karakter
  • Surat asli keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah
  • Surat asli keterangan kesehatan jiwa dari rumah sakit pementah
  • Surat asli keterangan bebas TBC, hepatitis, dan HIV/AIDS dari rumah sakit pemerintah
  • Surat asli keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit
  • Surat pernyataan komitmen dari kepala satuan kerja/kepala unit kerja untuk membebastugaskan pegawai dari pekerjaan kantor selama waktu perkuliahan.

Ketentuan Selama Daftar Ulang PKN STAN 2025

  • Laki-laki memakai kemeja warna putih polos dan celana panjang warna hitam polos
  • Perempuan memakai kemeja warna putih polos, rok panjang warna hitam polos; bagi yang berjilbab menggunakan jilbab hitam
  • Calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri
  • Calon mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pendahuluan Studi Perdana Akademik dan Karakter pada 1-2 November 2025 dan 3-6 November 2025.

Itulah informasi mengenai hasil seleksi akhir PKN STAN 2025 beserta cara daftar ulang. Bagaimana hasilnya detikers, apakah kalian lolos?

(cyu/twu)



Sumber : www.detik.com

LG Dorong Talenta Digital dan AI Lokal Lewat R&D Center Cibitung


Jakarta

LG Electronics mempertegas langkah bisnisnya di Indonesia dengan mendirikan pusat riset dan pengembangan (R&D Center) di Cibitung, Bekasi. Fasilitas ini menjadi R&D subsidiary pertama LG di luar Korea Selatan, sekaligus simbol kepercayaan perusahaan terhadap kemampuan talenta digital Indonesia dalam menciptakan inovasi global.

Dedi Triono, Corporate Marketing of LG Electronics Indonesia menjelaskan bahwa kehadiran R&D Center Cibitung merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat inovasi produk lokal.

“Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan teknologi masa depan LG, terutama di bidang kecerdasan buatan (AI), IoT, dan perangkat rumah pintar,” ujarnya dalam media breafing di Jakarta, Senin (20/10/2025).


R&D Center ini berfokus pada pengembangan TV pintar berbasis webOS serta AI yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna lokal. Melalui riset ini, LG mengembangkan teknologi yang mendukung perintah suara dalam Bahasa Indonesia, Jawa, hingga Sunda, memungkinkan pengalaman interaksi yang lebih natural bagi pengguna di Tanah Air.

Selain menciptakan inovasi produk, LG juga menempatkan R&D Cibitung sebagai sarana transfer teknologi dan pengembangan talenta digital lokal. Melalui program LG Loveschool, perusahaan menggandeng SMK dan sekolah vokasi untuk pelatihan di bidang refrigerasi, tata udara, serta pemrograman perangkat pintar. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital dan mendukung agenda Indonesia Emas 2045.

Dedi Triono, Corporate Marketing of LG Electronics IndonesiaDedi Triono, Corporate Marketing of LG Electronics Indonesia Foto: Adi Fida Rahman/detikiNET

“Keberadaan R&D Center ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas luar biasa untuk menjadi pemain utama di era industri 4.0,” tambah Dedy. Ia menegaskan, LG akan terus memperluas investasi pada riset, green technology, dan integrasi platform LG ThinQ guna menghadirkan produk berbasis AI yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan penguatan di sektor riset dan talenta digital, LG tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar penting, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi regional. Langkah ini mempertegas posisi LG sebagai perusahaan yang tidak sekadar menjual produk elektronik, melainkan juga menanamkan nilai dan ilmu untuk masa depan industri teknologi nasional.

(afr/afr)



Sumber : inet.detik.com

Enggan Pakai Starlink, Prabowo Siapkan Teknologi Internet Lebih Murah Buat Sekolah


Jakarta

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan teknologi yang lebih murah dari Starlink untuk membantu penyebaran akses internet ke sekolah seluruh Indonesia.

Bahkan, teknologi tersebut dapat menjangkau daerah terpencil yang sampai saat ini memang menjadi pekerjaan rumah di Indonesia terkait pemerataan akses internet.

“Yang sulit dapat internet,WiFi,sekarang sudah ada teknologi, sekarang murah bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal,untuk bayar tiap bulan. Sudah ada teknologi yang lebih murah,” kata Prabowo dikutip dari CNBC Indonesia.


Sebagai informasi, layanan internet berbasis satelit Starlink punya berbagai varian tarif layanan dengan harga paling murah Rp 479 ribu per bulan untuk paket residensial lite. Itu baru layanan, sedangkan perangkat penerima sinyalnya dibanderol Rp 7,8 juta,

Keberadaan infrastruktur internet tersebut guna mendukung program pembelajaran jarak jauh yang sedang digalakan pemerintah Prabowo-Gibran melalui layar digital interaktif Smart TV di setiap sekolah Tanah Air.

Perangkat tersebut diisi oleh konten belajar mengajar dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Sekarang kalau tidak salah sudah dibagikan mendekati 50 ribu sekolah, kemudian nanti totalnya tahun ini 288 ribu flat panel. Di situ ada komputer, bisa muat ratusan ribu konten, mungkin jutaan ya,” katanya dalam pembukaan rapat kabinet paripurna, Senin (20/10/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa tersedianya panel 75 inci ini membuat siswa di sekolah di lokasi terluar dan terpencil bisa menikmati konten belajar yang sebelumnya tidak bisa diakses.

“Jadi sekolah-sekolah terluar, terpencil dan tidak punya akses guru yang baik. Umpamanya bahasa Inggris, mandarin, matematika, ini pelajaran susah. Ini bisa dibantu dengan ini (layar pintar). Kalau dia selesai dan mau kembali, bisa kembali anytime,” katanya.

Konten akan dibuat oleh guru-guru terbaik dari seluruh Indonesia. Pemerintah nantinya akan membangun studio tempat konten direkam.

“Nanti guru-guru terbaik akan mengajar, dan pelajaran mereka bisa diterima di seluruh pelosok Indonesia. Jadi tiap sekolah akan dapat akses, guru yang paling baik di bidang-bidang sulit,” katanya.

(agt/rns)



Sumber : inet.detik.com