Tag Archives: senayan

Domestik

Daftar Museum dan Mal yang Tutup Sementara Selama Aksi Demo di Jakarta

Leave a comment


Jakarta –

Museum dan pusat perbelanjaan di Jakarta memilih tutup sementara hingga kondisi kembali aman. Penutupan ini sekaligus menghindari aksi perampokan dan perusakan yang masih terjadi di Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya hingga Minggu (31/8/2025).

Daftar Museum dan Mal yang Tutup Sementara

Dikutip dari media sosial masing-masing, berikut museum dan mal yang menghentikan layanan hingga situasi Jakarta pulih.


1. Museum Nasional Indonesia

Sejumlah pegunjung melihat koleksi di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Selasa (6/5/2025).Museum Nasional Indonesia (dok. Pradita Utama)

Layanan wisata edukasi ini tutup sementara mulai Senin (1/9/2025) hingga pemberitahuan lebih lanjut. Info penjadwalan ulang dan pengembalian uang tiket bisa menghubungi admin di
0851-8606-1778

2. Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Museum Perumusan Naskah Proklamasi berdiri anggun di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan ini masih mempertahankan gaya arsitektur Eropa abad ke-20.Museum Perumusan Naskah Proklamasi (dok. Pradita Utama)

Destinasi wisata sejarah ini menutup sementara layannya per Senin (1/9/2025) hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Penutupan temporer ini untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.

3. Galeri Nasional

Pameran Seni Nyala: 200 Tahun Perang Diponegoro digelar di Galeri Nasional Indonesia mulai 22 Juli-15 September 2022.Pameran Seni Nyala: 200 Tahun Perang Diponegoro di Galeri Nasional Indonesia (dok. Tia Agnes/ detikcom)

Spot wisata seputar karya seni ini juga tidak menyediakan layanan untuk para pengunjung per Senin (1/9/2025). Layanan kembali tersedia jika kondisi telah aman dan pulih melalui pemberitahuan lebih dulu di media sosial. Pengunjung yang ingin refund dan reschedule bisa menghubungi medsos terkait atau situs penjualan tiket.

4. MoJA Museum

Museum MOJA di GBK.Museum MoJA di GBK (dok. @mojamuseum/Instagram)

Museum di zona 8 Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan ini tutup karena aksi demo di sekitar destinasi wisata ini. Dalam pesan yang diterima detik travel, info pembukaan kembali MoJA Museum akan diupdate lewat akun media sosial.

5. Mal Atrium Senen

Situasi Mal Atrium Senen pada Jumat (29/8/2025)-(Kurniawan/detikcom)Situasi Mal Atrium Senen pada Jumat (29/8/2025) (dok. Kurniawan/detikcom)

Pusat perbelanjaan di zona merah aksi massa ini menghentikan semua fasilitas dan layanan bagi pengunjung hingga situasi aman serta kondusif. Pengunjung bisa mengetahui informasi terbaru di media sosial atau situs Mal Atrium Senen.

Dengan informasi ini, pengunjung yang ingin jalan-jalan atau healing sebentar bisa mempertimbangkan ulang destinasinya. Pengunjung bisa memilih tempat yang masih beroperasi dengan jadwal yang telah ditentukan.

(row/ddn)

Sumber : travel.detik.com

Alhamdulillah اللهم صلّ على رسول الله محمد wisata mobil
image : unsplash.com / Thomas Tucker
Domestik

Main Sama Sapi, Kucing Gemoy, di Cat Lounge SCBD

Leave a comment



Jakarta –

Bersantai dengan ditemani kucing-kucing ras terdengar sangat menggiurkan bagi pecinta anabul. Itu semua bisa terwujud di Habitat Park SCBD.

Taman hewan Habitat Park memiliki satu area khusus bagi pecinta kucing, namanya Cat Lounge. Berada di sebuah ruangan di area Main Plaza, Cat Lounge menjadi salah satu tempat favorit pengunjung.

Ruangan itu berisikan 11 kucing dengan tiga orang ranger yang menjaga bergantian. Kucing-kucingnya gembul dan menggemaskan, nama mereka adalah Sapi, Astro, Jelly, Marcell, Garfield, Peanut, Dobby, Eva, Mono, Lilac dan Goldie.


“Untuk hewan kita ganti 3 bulan sekali. Mereka selalu dijaga sama dokter, karena kita punya ruang karantina. Perputaran kucingnya bisa karena sakit, mati atau mau ada tambahan kandang baru,” kata Head Sales Marketing Habitat Park SCBD Rizki Maharani.

Cat Lounge di Habitat Park SCBDCat Lounge di Habitat Park SCBD (bonauli/detikcom)

Pengunjung yang masuk akan dibatasi 10 orang, dalam satu sesi akan diberi waktu 30 menit. Mereka bisa bermain dengan alat yang disediakan, berfoto dan mengelus kucing-kucing itu.

Yang paling terkenal adalah Sapi, jenis british munchkin yang punya warna belang hitam putih, mirip sapi. Kaki pendeknya yang menggemaskan dan kepribadiannya membuat siapa pun jatuh cinta dengan Sapi.

“Ia artisnya itu Sapi, dia bahkan punya fans club sendiri,” kata Divi (27).

Ranger khusus Cat Lounge yang baru bergabung sejak Januari itu mengatakan bahwa tidak semua kucing seperti Sapi. Yang paling pemalu adalah Eva. Kucing berjenis scottish fold itu seringkali bersembunyi di dalam kotak atau di atas rak.

Cat Lounge di Habitat Park SCBDCat Lounge di Habitat Park SCBD (bonauli/detikcom)

Agar tidak rentan stress, Cat Lounge memberikan waktu istirahat untuk kucing mulai pukul 14.00-15.00 WIB. Pengunjung anak-anak biasanya yang paling aktif, sehingga interaksi seperti berlarian akan cepat membuat kucing lelah.

“Biasanya yang aktif banget itu kita pisah,” kata dia.

Ya, Divi akan selalu memperingatkan tiap pengunjung untuk berhati-hati dalam berinteraksi. Mereka diperingatkan untuk tidak menggendong kucing-kucing, hanya boleh mengelusnya saja.

Cat Lounge di Habitat Park SCBDCat Lounge di Habitat Park SCBD (bonauli/detikcom)

“Astro sensitif. Dobby anteng karena pake baju, kalau dilepas bajunya dia di lari-lari karena dingin. Marcell paling anteng, karena faktor usia 8 tahun,” kata Karim (20) saat memperkenalkan kucing-kucing itu.

Karim pun senada dengan Divi, pengunjung yang suka teriak-teriak biasanya adalah anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Mereka gemas sendiri melihat kucing-kucing di Cat lounge.

Rizki menyarankan datang ke Cat Lounge pada pagi hari. Mereka biasanya lebih aktif dan interaktif.

“Jam 6 sore itu biasanya mereka sudah capek. Enak kalau ke sini pagi-pagi, masih segar,” dia menambahkan.

Pengunjung yang ingin main bersama Sapi dkk wajib membayar tiket masuk sebesar Rp 35.000 per orang dan membayar biaya tambahan ke Cat Lounge sebesar Rp 75.000 per orang. Di akhir pekan/libur nasional, tiket masuk ke Cat Lounge akan naik menjadi Rp 99.000 per orang.

Habitat Park berlokasi di di Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.6 LOT6, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Taman hewan ini mulai beroperasi mulai pukul 08.00-18.00 WIB.

(bnl/fem)



Sumber : travel.detik.com

Pendidikan

Eks Direktur SIL Sebut SPPB UI Tanpa Payung Hukum, Begini Respons Kemdiktisaintek

Leave a comment



Jakarta –

Mantan Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia (UI) Tri Edhi Budhi Soesilo ungkap kehadiran Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI dibentuk saat ketiadaan regulasi resmi terkait restrukturisasi unit akademik. Ia juga menyebut kehadiran SPPB dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai.

UI dinilai belum memiliki aturan yang jelas tentang penggabungan atau pembubaran program studi, fakultas, atau sekolah. Budhi bahkan menyatakan surat pembubaran SIL belum pernah diterimanya.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sesjen Kemdiktisaintek) Togar Mangihut Simatupang mencoba menjawabnya. Menurut Togar, proses merger baik tingkat program studi (prodi), fakultas, maupun universitas adalah hal yang biasa.


Walaupun UI belum memiliki payung hukum terkait penggabungan Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) dan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), Togar menyebut ada aturan serupa. Salah satunya terkait aturan merger universitas.

“Ya tentunya bisa aja (penggabungan SIL dan SKSG), kita bilang belum ada ininya (payung hukum) ya, tapi kan mereka sudah punya intensi, dan payung hukumnya itu bisa kita dapatkan dari yang lain, bahkan untuk merger universitas juga sudah ada, jadi itu hal yang biasa,” tutur Togar.

Hal itu disampaikan Togar usai acara Peluncuran Program Beasiswa Atlet Berprestasi Tahun 2025 di Graha Diktisaintek Gedung D Lantai 2, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Togar menyatakan akan ada masa transisi dalam proses kehadiran SPPB UI yang juga akan dipantau Kemdiktisaintek. Jika ada kekurangan terkait masalah hukum, pihaknya akan meminta UI untuk memenuhinya.

“Jadi kalau nanti masih ada kekurangan di sana, kita akan penuhi. Sehingga, kepatuhan atau compliance itu tetap bisa kita jaga,” sambungnya.

Rektor UI Terbuka Akan Kritik

Tidak hanya tentang payung hukum, kehadiran SPPB UI diiringi dengan sejumlah poin kritik. Salah satunya yakni kurangnya dialog dengan mahasiswa, tenaga pendidik, dan alumni, yang meminta ada forum terbuka sebelum peresmian. Rektor UI Heri Hermansyah telah menjawab hal ini.

Tidak terjadi satu pihak, kehadiran SPPB UI dilakukan melalui rapat empat organ UI selama berbulan-bulan. Sehingga, pembentukkan sekolah ini sudah memenuhi seluruh regulasi yang ditetapkan.

“Kita sudah melalui semua proses dengan baik, dengan melibatkan empat organ UI. Ada paniti yang dibentuk pihak universitas, yang menjalankan ini. Kemudian juga di-quality control oleh Senat Akademik, itu ibaratnya mirip DPR dan kolega kita di situ ada perwakilan seluruh fakultas yang terdiri dari guru besar dan rektor kepala. Jadi ini sudah melalui proses yang proper sesuai dengan regulasi yang ada di Universitas Indonesia,” kata Heri dikutip dari arsip detikEdu.

Heri menegaskan juga terbuka berkomunikasi dengan mahasiswa, termasuk soal pendirian SPPB UI. Pintu ruangannya di gedung rektorat juga terbuka untuk memudahkan proses komunikasi.

“Jadi tidak benar saya tidak bisa diajak komunikasi. Justru any time pintu rektor bisa diakses. Bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh stakeholder bisa dengan mudah berkomunikasi dengan saya karena saya yakin komunikasi merupakan awalan yang baik untuk kesuksesan. Seluruh aktivitas, komunikasi dengan baik. Tak kenal maka tak sayang. Nanti diinfokan saja ke mahasiswanya, any time Rektor nunggu,” tandasnya.

(det/pal)



Sumber : www.detik.com

Update

Melayu Punya Sejarah Luar Biasa

Leave a comment


Jakarta –

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan konvensi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) menjadi ajang penting untuk mempererat hubungan budaya dan keislaman antarnegara. Sultan menilai konvensi DMDI menjadi momentum untuk memperkuat kejayaan Melayu.

Hal ini disampaikan Sultan dalam konferensi pers welcome dinner Konvensi DMDI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Acara ini juga dihadiri oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; mantan Menko Polhukam, Mahfud Md; serta perwakilan dari 18 negara.

“Buat saya Melayu yang punya sejarah yang luar biasa, bukan hanya di literasinya, tapi juga bagaimana sejarah Melayu, peradaban yang panjang sekali, Prof Yusril pasti lebih paham dari pada kami yang muda-muda,” kata Sultan.

“Nah, kami coba bangkitkan, kami coba bangkitkan bagaimana sejarah kebesaran Melayu itu mulai diangkat,” sambungnya.

Sultan mengatakan DMDI telah berdiri sejak 2000. Dia mengatakan saat ini DMDI memasuki fase penting dalam memperkuat jejaring antarnegara rumpun Melayu.

Dia mengatakan DMDI ke-23 dihadiri oleh seluruh pengurus DMDI seluruh Indonesia dan 18 negara. Sultan menargetkan DMDI akan mengunjungi 23 negara yang memiliki akar budaya Melayu.

“Target kita sebenarnya seluruh dunia yang punya rumpun Melayu, ada berapa? 23 negara, itu akan kita kunjungi, demi membangkitkan kembali sejarah Melayu. Nah, sejarah Melayu itu luar biasa, saya tiap hari belajar,” ujarnya.

Sementara itu, Yusril mengaku bahagia hadir dalam acara tersebut. Yusril mengatakan Melayu memiliki konsep yang sangat luas.

“Konsep Melayu yang sangat luas sebenarnya, bukan konsep etnik karena Melayu didefinisikan dalam konstitusi atau pelembagaan Malaysia adalah sebagai orang yang bertutur kata bahasa Melayu, mengamalkan adat Islam Melayu dan beragama Islam,” ujarnya.

“Jadi bukan merupakan konsep etnik, tapi lebih merupakan konsep budaya dan konsep agama dan saya kira kalau kita menggunakan konsep itu, maka banyak orang Melayu di dunia ini,” imbuhnya.

Lihat juga Video ‘Makna Anugerah Adat Melayu Ingatan Budi Bagi Kapolri’:

(amw/isa)



Sumber : news.detik.com

Pendidikan

Prabowo Minta Perbanyak Prodi soal Air, Begini Respons Mendiktisaintek

Leave a comment



Jakarta –

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto angkat bicara usai Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperbanyak program studi (prodi) soal air. Menanggapinya, Brian membenarkan permintaan tersebut.

“Betul sekali, sebenarnya Bapak Presiden memang menitipkan beberapa program-program yang turunan dari Asta Cita,” tuturnya kepada wartawan usai acara Peluncuran Program Riset Prioritas Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2026, di Graha Diktisaintek Gedung D Lantai 2, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Brian mengaku sudah ada 18 program turunan Asta Cita yang dititipkan kepadanya. Terbaru, tentang penelitian atau kajian mengenai tata kelola air, terutama air bersih.


“Kita sudah ada 18 (program turunan Asta Cita yang dititipkan), kemarin Bapak Presiden menitip lagi penelitian-penelitian dan kajian-kajian mengenai tata kelola air, terutama air bersih dan sebagainya,” sambungnya.

Akan Jadi Topik Penelitian

Brian tidak menyinggung secara langsung soal kehadiran timbulnya prodi-prodi baru tentang air di universitas. Ia menyebut permintaan Presiden Prabowo juga akan dijadikan sebagai topik penelitian di program riset prioritas.

“Nah ini justru dengan permintaan Bapak Presiden tersebut, kita akan jadikan juga topik penelitian, jadi topik di program prioritas ini,” paparnya.

Langkah ini diharapkan membuka ruang kajian yang lebih mendalam terhadap persoalan air di Indonesia. Penelitian tersebut nantinya akan melibatkan para dosen dari berbagai kampus di seluruh Tanah Air, guna menemukan solusi yang lebih komprehensif terhadap isu krisis air.

“Sehingga nanti apa-apa yang perlu dikaji, bisa dilakukan penelitian lebih dalam dari dosen-dosen kita yang ada di kampus-kampus perguruan tinggi,” pungkasnya.

Prabowo Ingin Air Bisa Bermanfaat

Sebelumnya, permintaan Prabowo pada Brian berkaitan dengan pemanfaatan air. Ia ingin air bisa memberi manfaat, karena tidak mungkin bidang pangan Indonesia bisa aman kalau tidak ada air yang cukup.

Pembelajaran tentang air menurut Prabowo akan mencakup tentang bagaimana cara mencari air, mengelola, distribusi, dan mencegah bencana. Sehingga, air di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik.

“Bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir, air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana,” ujar Prabowo dikutip dari arsip detikEdu.

Menurut Prabowo studi tentang air di Indonesia masih jarang diminati. Untuk itu, ia meminta agar Mendiktisaintek mempelajari apakah prodi-prodi universitas Indonesia sudah cukup mempelajari masalah air.

“Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita, ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah ya, hidrologi,” pungkas Prabowo.

(det/pal)



Sumber : www.detik.com

Ziswaf

MUI Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Leave a comment



Jakarta –

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya untuk suatu kondisi itu tidak tepat.

“Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar merespons usulan tersebut seperti dikutip, Kamis (16/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” sambungnya.


Menurut Buya Anwar, sapaannya, dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk membiayai program MBG dari keluarga berada karena penyaluran dana tersebut tidak seketat penyaluran zakat. Dalam Islam, hanya delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Saat ditanya terkait penggunaan dana wakaf, Buya Anwar menyebut itu akan menghilangkan zat atau pokoknya. Mengingat, wakaf terdiri dari benda atau zat dan manfaat atau hasilnya.

“Kalau kita mewakafkan uang maka pokoknya tidak boleh hilang dan tetap menjadi milik yang mewakafkan sementara manfaatnya bisa diambil oleh pihak yang menerima wakaf. Oleh karena itu istilah wakaf makanan bergizi tidak bisa karena dzat atau pokoknya menjadi hilang,” ujarnya.

Akan tetapi, jika yang diambil dalam hal ini adalah hasil pengelolaan harta wakaf, kata dia, itu boleh asal ada persetujuan dari pihak yang mewakafkan atau penggunaan hasilnya oleh si pengelola wakaf tidak bertentangan dengan niat dari pihak yang mewakafkan.

Menurutnya, hal yang memungkinkan dalam hal ini adalah penggunaan hadiah dan hibah atau infak dan sedekah. Namun, ini juga akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Buya Anwar memberi alternatif program makan bergizi gratis dilakukan bertahap, sesuai ketersediaan anggaran.

“Menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” urainya.

Meski begitu, ia merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program tersebut. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

“Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pihaknya berharap pemerintah tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha sehingga dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.

Sebelumnya dilansir detikNews, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Ziswaf

Kata Muhammadiyah dan PBNU soal Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Leave a comment



Jakarta –

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar’i terkait golongan yang berhak menerimanya.

“Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas,” kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.


Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

“Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan,” kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

“Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati,” katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

“Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat,” jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

“Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” katanya.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Indonesia Dapat Kuota Haji Terbesar Sepanjang Sejarah pada 2024

Leave a comment


Jakarta –

Indonesia mendapat kuota haji terbesar sepanjang sejarah pada 2024. Dari sebelumnya 221.000, bertambah menjadi 241.000. Rekor!

Berdasarkan catatan detikcom, jatah kuota haji Indonesia dalam 10 tahun terakhir cukup bervariasi. Pada 2015, Indonesia mendapat kuota haji 168.800. Angka yang sama juga diberikan pada 2016.

Peningkatan terjadi pada 2017. Saat itu, Indonesia mendapat kuota haji sebesar 221.000. Kuota ini konsisten sebelum akhirnya meningkat pada 2019.


Pada 2019, Indonesia mengantongi kuota haji 231.000. Ini menjadi angka terbesar pada waktu itu, tepat setahun sebelum akhirnya operasional haji berhenti akibat pandemi COVID-19. Selama dua tahun berturut-turut setelah itu, 2020-2021, tak ada jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci.

Keputusan pembatalan ibadah haji ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M yang diteken Menteri Agama Fachrul Razi dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442/2021 M yang diteken Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pascapandemi, pada 2022, Pemerintah Arab Saudi mengumumkan membuka gerbang untuk ibadah haji dengan kuota terbatas, sebanyak 1 juta orang. Ini sudah termasuk jemaah dalam dan luar kerajaan. Indonesia pun mendapat jatah memberangkatkan 100.051 jemaah.

Kementerian Agama (Kemenag) RI mengatakan Saudi membatasi jemaah yang bisa melaksanakan ibadah haji tahun tersebut harus berusia di bawah 65 tahun. Kemenag akhirnya memutuskan jemaah yang berhak berangkat haji adalah mereka yang sempat tertunda keberangkatannya pada 2020 dan berusia di bawah 65 tahun.

“Kami dari Kemenag saat ini sedang perumusan kebijakan untuk memilih jemaah yang akan berangkat di tahun ini. Berdasarkan data kami maka yang berangkat di tahun 2022 jemaah kita yang berhak di tahun 2020 jemaah tertunda di tahun 2020. Sekarang artinya adalah jemaah di tahun 2020 yang usianya saat ini di bawah 65 tahun,” kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief kepada wartawan Sabtu (9/4/2022) lalu.

Penyelenggaraan ibadah haji kembali normal pada 1444 H/2023 M. Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000. Angka yang sama seperti pada 2017-2018.

Awalnya Dapat Kuota 221 Ribu pada 2024

Musim berikutnya, Pemerintah Arab Saudi kembali memberikan 221.000 kuota haji kepada Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas usai menghadiri acara Haflat al-Haj al-Khitamy 1444 H di Makkah.

“Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menginformasikan kuota haji 2024 ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Tahun depan, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah,” kata Menag Yaqut di Makkah, Minggu (2/7/2023).

Bersamaan itu, lanjut Yaqut, Pemerintah Arab Saudi juga mengumumkan tahapan penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M. Penerbitan visa dimulai pada 1 Maret 2024 dan kedatangan awal jemaah haji dijadwalkan pada 9 Mei 2024.

Lobi-lobi Saudi Dapat Tambahan 20 Ribu

Dalam perjalanannya, Indonesia masih mengupayakan tambahan kuota haji pada operasional 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu menghadiri KTT ASEAN-GCC di Riyadh memanfaatkan momentum sesi makan siang untuk berbincang dengan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman al-Saud (MBS).

Jokowi menceritakan, saat sesi makan siang itu dirinya membahas masalah kuota haji RI. Jokowi mengambil kesempatan karena suasananya berlangsung cair.

“Nah, di acara yang pertama bilateral Indonesia-Arab setelah bicara serius urusan investasi perdagangan, makan siang dengan Yang Mulia Pangeran MBS, diajak makan siang beserta menteri dari Arab,” cerita Jokowi saat Pengarahan Raker dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023) seperti dilansir detikNews.

“Saat makan siang, yang namanya makan, senang, saya lihat suasananya senang banget, beliau senang, menterinya juga gembira. Ceritanya agak ke mana-mana, makin senang,” lanjut Jokowi.

Pada momen itulah Jokowi melobi tambahan kuota haji. Ia bercerita kepada MBS bahwa jemaah Indonesia harus menunggu 47 tahun untuk ibadah haji.

“Di situlah saya masuk, saya sampaikan ‘Yang Mulia, calon jemaah haji di Indonesia menunggu sampai 47 tahun untuk beribadah haji’. (Dijawab) ‘Benar?’. (Saya jawab) ‘Benar, Yang Mulia, saya nggak bohong’ (pada ketawa). ‘Mohon berkenan Yang Mulia berikan tambahan kuota hajinya’. (Dijawab MBS) ‘Ya sudah, besok pagi saya kabari, saya putuskan nanti malam’,” kata Jokowi.

Malam harinya, Jokowi mendapat telepon dari Dubes Arab Saudi yang mengabarkan permintaannya dipenuhi. Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu.

“Begitu malam, dikabari, saya ditelepon Dubes Arab Saudi, ‘Presiden, baru saja diputuskan ada tambahan, kuotanya 20 ribu’,” kata Jokowi.

Pemerintah-DPR RI sepakati kuota haji 2024 sebesar 241 ribu >>>

Pemerintah-DPR RI Sepakati Kuota Haji 2024 Sebesar 241 Ribu

Pemerintah dan DPR RI memutuskan menyetujui kuota haji Indonesia 1445 H/2024 M dari 221.000 menjadi 241.000. Tambahan kuota haji ini diputuskan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah yang diwakili Kementerian Agama (Kemenag) di Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

“Panja Komisi VIII DPR tentang BPIH Tahun 1445 H/2024 M dan Panja Pemerintah menyepakati asumsi dasar BPIH sebagai berikut. Kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jemaah,” kata Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid membacakan kesimpulan rapat Panja.

Abdul menjelaskan, kuota 241 ribu tersebut dialokasikan untuk haji reguler dan haji khusus. Jemaah haji reguler mendapat kuota sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280.

“Dengan rincian kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang,” ujarnya.

Kuota Haji 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengatakan kuota haji 1445 H/2024 M merupakan yang terbesar sepanjang sejarah perhajian Indonesia.

“Tahun 2024, jumlah jamaah haji merupakan jumlah jamaah terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia,” kata Saiful Mujab saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H di asrama haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (24/3/2024).

Kuota haji Indonesia 2024 sebesar 221.000 plus kuota tambahan 20.000. Saiful merinci, sebanyak 10.000 kuota tambahan diperuntukkan bagi jemaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.

(kri/erd)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025

Leave a comment



Jakarta –

Pemerintah Arab Saudi berencana membatasi usia jemaah haji yang berangkat pada 2025. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dalam rapat Panja Biaya Haji di Senayan, Jakarta pada Jumat (3/1/2025).

“Informasi sementara bahwa mereka mungkin akan membatasi jemaah dengan tidak memberikan izin kepada jemaah di atas 90 tahun,” kata Hilman dalam rapat yang ditayangkan di kanal YouTube TV Parlemen DPR RI.

Meski demikian, Hilman mengatakan Kemenag RI belum mendapat surat resmi mengenai pembatasan usia jemaah haji ini.


“Tapi ini kami masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Arab Saudi agar bisa ditindaklanjuti,” lanjutnya.

“Dan juga ada pembatasan persentase jemaah lansia antara usia 80 atau 70 tahun ke atas. Ini yang kami tunggu,” tambah Hilman.

Meski masih berupa rencana dan belum resmi, hal ini menjadi perhatian khusus bagi Kemenag RI. Terlebih, jumlah jemaah lansia usia 90 tahun ke atas masih terdapat di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Agama memberi kuota khusus bagi para lansia hingga 10 persen dari total kuota jemaah haji reguler. Oleh karenanya, rencana kebijakan pembatasan usia jemaah lansia dari Saudi dapat menjadi kendala.

Berkaitan dengan itu, Kemenag akan berupaya melobi pemerintah Arab Saudi agar jemaah bisa tetap berangkat. Salah satunya dengan menjelaskan terkait konsep istitha’ah yang diterapkan RI.

“Kami akan menganalisis lagi data jemaah sakit dan meninggal kita cermati usianya. Karena yang akan kita bangun argumen ke sana adalah mengenai konsep istitha’ah yang sudah kita buat dan mudah-mudahan tahun ini kita terapkan,” pungkasnya.

(aeb/lus)



Sumber : www.detik.com

Haji Umroh

Biaya Haji 2025 Turun, Ini Sederet Efisiensi yang Dilakukan Pemerintah

Leave a comment


Jakarta –

Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M. Biaya haji 2025 ini turun dari tahun sebelumnya setelah dilakukan sejumlah efisiensi.

Penetapan biaya haji 2025 dibacakan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menag dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKH di Gedung DPR, Senayan, Jakarta yang disiarkan langsung melalui YouTube DPR RI, Senin (6/1/2025). Sebelumnya, Komisi VIII telah menggelar rapat internal dengan Panja BPIH 1446 H/2025 M dan RDP dengan Dirjen PHU Kemenag.

Mereka menyepakati besaran BPIH 1446 H/2025 M Rp 89,4 juta. Angka ini turun Rp 4 juta dari tahun lalu yang sebesar Rp 93,4 juta.


“Komisi VIII, Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M per jemaah haji reguler sebesar Rp 89.410.258,79, turun sebesar Rp 4.000.027,21 dari BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp 93.410.286,” ucap Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membacakan kesimpulan rapat.

Marwan menjelaskan, komposisi BPIH tersebut bersumber dari dana nilai manfaat sebesar Rp 33.978.508,01 atau 38 persen dari rata-rata BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah Rp 55.431.750,78 atau 68 persen dari rata-rata BPIH.

Biaya haji yang dibayar jemaah ini turun Rp 614.420,82 dibanding tahun lalu. Pada 2024, rata-rata jemaah haji membayar Rp 56,04 juta.

Marwan merinci, total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH 1446 H/2025 M Rp 6.831.820.756.658,34. Angka ini turun sekitar Rp 1,3 triliun dari tahun sebelumnya. Biaya nilai manfaat akan dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan dalam negeri.

Sementara itu, Bipih yang dibayar jemaah akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, dan living cost.

Efisiensi yang Dilakukan Pemerintah

Rapat Panja Haji pembahasan BPIH 1446 H/2025 M digelar sejak 2-6 Januari 2025 di tengah masa reses. Saat itu, angka biaya haji per jemaah sebesar Rp 65.372.779,49 sesuai usulan Kemenag pada 30 Desember 2024.

Setelah menuai sorotan publik dan melalui kajian pemerintah, biaya haji per jemaah diturunkan. Pemerintah kemudian mengusulkan BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,6 juta dengan biaya yang dibayar jemaah haji Rp 55,5 juta. Usulan ini disampaikan Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief dalam RDP Komisi VIII DPR RI hari ini, Senin (6/1/2025), sebelum rapat internal Panja Haji DPR.

“Untuk BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji setelah kami kaji rasionalitasnya, kualitas layanan, dan tentu saja efisiensi di sana sini kami saat ini mengajukan Rp 89.666.469,26” kata Hilman saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta yang turut disiarkan secara daring melalui YouTube DPR RI.

Hilman merinci, dari angka tersebut, besaran Bipih atau biaya haji yang dibayar jemaah Rp 55.593.201,57 dan nilai manfaat Rp 34.073.267,69. Persentase Bipih dan nilai manfaat sebesar 62 persen dan 38 persen.

“Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji, dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan bahwa biaya untuk besaran Bipih 1446 H/2025 sebesar Rp 55.593.201,57 ini terdiri dari beberapa komponen,” ujar dia.

Bipih tersebut meliputi biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) Rp 33.100.000,00, akomodasi Makkah Rp 14.775.478,21, akomodasi Madinah Rp 4.517,720,86, dan living cost Rp 3.200.002,50. Sehingga, total biaya haji yang dibebankan kepada jemaah Rp 55,5 juta.

Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat internal Panja Haji. Hasilnya, saat penetapan biaya haji 1446 H/2025 M, disepakati biaya haji yang disetor jemaah sebesar Rp 55.431.750,78.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com