Tag Archives: sistem informasi kpr subsidi perumahan

Setahun Pemerintahan Prabowo, 237 Ribu Rumah Subsidi Sudah Tersalurkan



Jakarta

Penyaluran rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah mencapai 237.859 unit atau senilai Rp 29,53 triliun selama setahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Heru menyampaikan, tahun ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam penyaluran rumah subsidi.Jika dibandingkan realisasi pada 2023 dan 2024 dengan realisasi pada 2024-2025, ada peningkatan 10,99 persen.

“Dari mulai 20 Oktober 2024 pada saat awal Pak Prabowo menjabat hingga hari ini atau setahun ini ya, ini yang sudah kita cairkan untuk FLPP ada di 237.849 (unit). Untuk KPR Taperanya itu ada 1.306 (unit) sehingga totalnya yang sudah cair dan sudah realisasi ada di 239.165 (unit),” ujar Heru saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).


Sementara itu, sejak Januari 2025 hingga hari ini, penyaluran FLPP mencapai 203.349 unit atau Rp 25,25 triliun. Jika dibandingkan dari total kuota FLPP 350.000 unit pada 2025, capaian ini sudah 58,13 persen.

Meski hanya tinggal dua bulan lagi menuju akhir 2025, Heru optimistis BP Tapera dapat menyalurkan rumah subsidi sebanyak 350.000 unit pada akhir Desember 2025. Hal itu karena permintaan dari masyarakat terus meningkat.

“Sudah di 270.286 (pendaftar sejak 1 Januari 2025). Ini orang yang sudah menyatakan berminat dan melakukan pendaftaran di SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Realisasinya (sepanjang 2025) di 203.439 yang akan dan sudah cair. Nah ini akan terus kita kejar nih realisasinya supaya ini juga bisa optimal sampai akhir tahun,” tuturnya.

Agar target kuota FLPP bisa tercapai, Heru mengatakan BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih melakukan ‘roadshow’ di daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan rumah subsidi yang tinggi, misalnya di Surabaya dan Jember, Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya. Selain itu, BP Tapera juga terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengembang dan bank penyalur.

“Ini upaya-upaya masif yang kita lakukan untuk terus meningkatkan potensi demand dan menjaring peminatan masyarakat sehingga dari 270.286 yang sudah mendaftar di SiKasep itu bisa terus ter-upgrade sampai dengan di atas 350.000 tentunya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak yang menyalurkan rumah subsidi yaitu 46.245 unit, lalu Jawa Tengah 17.909 unit, lalu Sulawesi Selatan 16.478 unit, Jawa Timur 13.440 unit, dan Banten 13.407 unit.

(abr/das)



Sumber : www.detik.com

BP Tapera Kumpulkan Data Warga Sulit Akses KPR gegara SLIK OJK



Jakarta

Terhalangnya pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akibat skor kredit di Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang buruk masih menjadi masalah utama. Para pengembang turut menyampaikan hal tersebut masih belum terselesaikan.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada sekitar 111.000 calon debitur KPR yang tertahan di perbankan. Data tersebut didapat berdasarkan data di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dari 2022 sampai Agustus 2025.

Saat ini BP Tapera masih meminta data calon debitur yang pengajuan KPR-nya terhambat karena SLIK OJK.


“Ini sedang minta data juga nih ke teman-teman seluruh asosiasi pengembang karena mereka menyuarakan begitu masif dan vokal bahwa salah satu kendala utama terkait dengan hambatan SLIK OJK,” ujarnya saat ditemui di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Data sebanyak 111.000 calon debitur tersebut belum pasti ditolak KPR-nya karena SLIK OJK. Maka dari itu, ia meminta data kepada para pengembang terkait gagalnya pengajuan KPR subsidi karena SLIK OJK agar lebih pasti akurasinya.

“Nah, kita lagi ngecek ini, berapa sih dari 111.000 itu yang ketolak karena SLIK OJK. Ditambah dengan data dari teman-teman asosiasi pengembang, ditambah juga data dari teman-teman perbankan yang ingin sharing data ke kami terkait tolakan KPR FLPP akibat SLIK OJK,” ungkapnya.

Heru mengatakan, saat ini pinjaman online menjadi tren di masyarakat. Tapi di satu sisi, kalau ada saldo tunggakan yang tercatat di SLIK OJK bisa menghambat persetujuan KPR. Hal ini yang membuat perbankan jauh lebih hati-hati saat melakukan profiling untuk calon debitur.

“Ya, kita kolaborasilah dengan teman-teman OJK terus kemudian juga dengan bank penyalur dan ini juga lagi mengejar tadi berapa tolakan OJK dari masing-masing asosiasi pengembang yang bisa kita kuantifikasi bahwa ‘oh bener’, justifikasinya bahwa penghambat utama salah satunya adalah terkait dengan kendala SLIK OJK,” tuturnya.

Apabila datanya sudah didapat, ia akan segera melapor ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar bisa segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah menyampaikan masalah banyaknya masyarakat kesulitan mengakses KPR akibat skor SLIK OJK kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ara mengatakan Purbaya akan membantu menyelesaikan masalah ini.

“Kemudian ada berbagai masalah soal SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang. Beliau berkenan untuk membantu nanti dengan OJK, untuk bisa membantu menyelesaikan, memberikan jalan keluar dengan kebijakan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atau dari Menteri Keuangan, sehingga nanti dari segi demand-nya bisa terselesaikan,” kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, pada Selasa (14/10/2025).

Purbaya mengatakan pihaknya akan bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minggu ini dan diharapkan sudah ada solusinya dalam seminggu ke depan.

“Saya lihat OJK seperti apa nanti. Biasanya akan rapat dengan saya, di minggu depan, Kamis mungkin saya akan OJK, atau rapat dengan OJK. Di minggu depannya sudah clear. Harusnya bisa,” terang Purbaya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)



Sumber : www.detik.com