Tag Archives: transportasi udara

Gotong Royong Bikin Tiket Pesawat Murah Saat Libur Nataru


Jakarta

Tiket pesawat bakal jadi lebih murah pada saat musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mendatang. Pemerintah, operator bandara, hingga maskapai gotong royong untuk membuat hal ini bisa terjadi.

Penurunan tiket pesawat sendiri menjadi salah satu bentuk stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah. Selain pesawat, penurunan harga juga diberikan untuk moda transportasi lainnya pada saat libur Nataru.

Khusus tiket pesawat, harganya diprediksi bakal lebih rumah 13-14% daripada harga biasanya. Diskon ini diestimasikan akan diberikan kepada 3.598.590 tiket pesawat.


Nah gotong royong pun dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut. Paling pertama ada 2 menteri di bawah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kompak menerbitkan aturan khusus untuk mengakomodasi penurunan tiket pesawat.

Pertama, ada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang merilis aturan untuk penurunan biaya bahan bakar lewat Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KM 50 Tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (fuel surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Beleid itu diteken langsung oleh Dudy pada tanggal 8 Oktober 2025 yang lalu. Penurunan besaran biaya fuel surcharge dibagi dua, untuk pesawat jet dikenakan paling tinggi 2%. Kemudian untuk pesawat propeller atau baling-baling dikenakan biaya 20%.

Kebijakan penurunan biaya tambahan bahan bakar ini berlaku untuk pelaksanaan penerbangan pada tanggal 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026 dan periode pemesanan tiket penerbangan mulai tanggal 22 Oktober 2025 sampai 10 Januari 2026.

Langkah Dudy Purwagandhi, disusul oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang juga menerbitkan aturan untuk menurunkan tiket pesawat saat libur Nataru.

Beleid yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Penambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Ekonomi Pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam aturan yang diteken oleh Purbaya pada 15 Oktober 2025 itu diterangkan, diskon PPN yang ditanggung pemerintah ini berlaku bagi penerbangan domestik saja. Diskon PPN jasa angkutan udara kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah akan sebesar 6%.

Sedangkan PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5%.

Lebih lanjut, diskon PPN hanya diberikan pada periode-periode tertentu. Diskon berlaku untuk periode pembelian tiket dan penerbangan yang dilakukan sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2026.

Perusahaan Ikut Gotong Royong

Setelah Dudy dan Purbaya, giliran badan usaha yang ikut gotong royong. PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menyatakan akan memberikan potongan 50% terhadap tarif jasa kebandarudaraan. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung program tiket pesawat murah selama libur Natal dan Tahun Baru.

Kebijakan ini juga ini sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor PR/303/1/8/MHB/2025 perihal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan Periode Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Potongan tarif sebesar 50% diberikan terhadap Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang juga disebut Passenger Service Charge (PSC) di 37 bandara untuk penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan penerbangan extra flight dengan pembelian tiket pesawat mulai 22 Oktober 2025 dan keberangkatan penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

“Tarif PJP2U merupakan tarif atas pelayanan di bandara yang dititipkan dalam tiket pesawat, sehingga potongan harga sebesar 50% terhadap tarif PJP2U akan memengaruhi nominal harga tiket pesawat,” kata Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Di samping itu, InJourney Airports juga memberlakukan potongan tarif sebesar 50% terhadap Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai nasional di seluruh bandara InJourney Airports pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Adapun selama periode libur Natal 2025 dan Tahun 2026, InJourney Airports juga menyiagakan bandara selama 24 jam sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serta mengakomodir permintaan penerbangan selama libur akhir tahun.

Maskapai penerbangan pun menyatakan komitmennya untuk ikut gotong royong menurunkan tiket pesawat. Sejauh ini ada dua maskapai yang sudah menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

Citilink menyatakan akan mendiskon tiket pesawat hingga 17% selama periode Nataru. Potongan tersebut diperoleh dari komponen penunjang harga tiket yaitu, penurunan tarif fuel surcharge, potongan tarif PJP2U, dan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah.

Diskon tiket ini berlaku untuk pembelian yang dilakukan selama periode 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 untuk tiket penerbangan tanggal 22 Oktober hingga 10 Januari 2026 melalui seluruh kanal penjualan, termasuk situs web, aplikasi mobile, maupun agen perjalanan mitra.

Indonesia AirAsia juga mendukung penuh kebijakan penurunan tiket pesawat untuk musim liburan Nataru. Diskon tiket mulai 13% akan berlaku di masa pembelian 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Perusahaan memastikan, penurunan harga tiket pesawat tetap seusai dengan standar keselamatan dan kenyamanan penerbangan yang menjadi prioritas utama Indonesia AirAsia. Kebijakan ini dianggap sebagai wujud sinergi bersama PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan transportasi udara bagi masyarakat.

Simak juga Video: AHY Usahakan Harga Tiket Pesawat Turun 14% Saat Nataru

(hal/kil)



Sumber : finance.detik.com

Pemerintah Siap Buka Langit RI untuk Drone Komersial Akhir 2026


Jakarta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, dua produsen lokal disebut telah siap memproduksi drone tersebut.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sokhib Al Rohman, menjelaskan pihaknya tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

“Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib di Jakarta, Kamis (23/10/2025).


AAM merupakan sistem drone yang mampu mengangkut penumpang maupun logistik. Hingga saat ini, Kemenhub telah mencatat sekitar 5.000 drone kecil yang terdaftar secara digital dan menerbitkan lebih dari 11.000 sertifikat pilot jarak jauh.

Meski regulasi untuk drone berkapasitas besar masih dalam tahap penyusunan, Sokhib menyebut Indonesia siap menghadapi perkembangan teknologi ini.

“Bahkan secara global, belum ada negara yang memiliki regulasi matang untuk industri ini. Namun Indonesia sudah menyiapkan aspek teknis mulai dari sertifikasi pilot, registrasi, desain pesawat, hingga pengaturan ruang udara,” jelasnya.

Sokhib menambahkan, regulasi tersebut juga merujuk pada pedoman ICAO Annex 6 Part 4 yang baru diterbitkan pada 2024, terkait sistem pesawat tanpa awak jarak jauh (Remote Pilot Aircraft System).

Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

(rea/rrd)



Sumber : finance.detik.com

RI Mau Tiru Jepang Tolak Sampah dari Penerbangan Internasional

Jakarta

Indonesia akan mengikuti kebijakan Jepang yang melarang masuknya sampah dari penerbangan internasional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi udara berkelanjutan.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rohman mengatakan setiap sampah dari penerbangan internasional di Jepang akan dikembalikan ke negara asalnya.

“Kalau bapak ibu ke Jepang Seluruh penerbangan internasional di Jepang, begitu pesawatnya dibersihkan oleh petugas kebersihan di bandara Jepang, maka sampahnya dibungkus plastik dan dikembalikan ke negara asal,” katanya dalam media briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


“Jadi setelah pesawatnya dibersihkan, kemudian dibungkus oleh petugas kebersihan di Jepang, kemudian begitu pesawatnya mau berangkat, sampah itu akan dimasukkan ke dalam pesawat kargonnya untuk kembali ke negara asal. Tidak boleh membuang sampah internasional di bandara Jepang,” tambahnya.

RI Mau Tiru Jepang

Sokhib mengatakan kebijakan tersebut perlu diterapkan untuk penerbangan internasional di Indonesia demi melindungi bandara dari potensi pencemaran limbah. Meski begitu, ia mengatakan langkah ini pasti akan menghadapi tantangan yang berat.

“Mungkin kita bisa contoh itu, kita harus bisa mencontoh itu, kenapa nggak? Waktu itu saya sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara di Medan pak. Saya ingin terapkan itu pak tantangannya luar biasa. Tapi harus kita lakukan ke depan, sehingga kita tidak menerima sampah dari negara lain,” katanya.

Selain itu, Sokhib mengatakan mengelola sampah di bandara membutuhkan biaya yang besar. Namun, jika hal itu tidak dilakukan, maka bandara akan menjadi tempat penimbunan sampah.

“Kemudian luar biasa pengelolaan sampah di bandara juga membutuhkan energi biaya yang luar biasa, tapi kita harus tangani, kalau enggak, maka bandara itu akan menjadi tempat penimbunan sampah,” katanya.

Tonton juga video “Wamen LH: Pemda Sediakan Lahan-3% APBD Buat Proyek Sampah Jadi Energi” di sini:

(ara/ara)



Sumber : finance.detik.com

Kemenhub Buka Peluang Drone Bisa Angkut MBG


Jakarta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan drone besar tanpa awak dapat digunakan untuk sembako bahkan untuk keperluan program makan bergizi gratis. Hal ini menyusul rencana drone besar dioperasikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rohman mengatakan teknologi drone ini tidak akan dioperasikan di wilayah penduduk, seperti Jakarta. Namun, akan dioperasikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau transportasi umum.

“Contoh misalnya wilayah Papua, untuk mengangkut sembako, untuk mengangkut peralatan-peralatan berat, untuk pembangunan infrastruktur di atas-atas gunung sana. Untuk daerah-daerah yang di pedalaman atau bahkan untuk mengangkut MBG, daerah-daerah yang pulau-pulau terpencil. Itu kita bisa lakukan,” ujarnya, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).


Selain mempercepat logistik, Sokhib menilai penggunaan drone di daerah 3T dapat membantu mengumpulkan data penting untuk menyusun regulasi penerbangan tanpa awak di Tanah Air.

Ia menerangkan pengoperasian drone ini akan diatur secara ketat. Setiap rute penerbangan akan ditentukan secara jelas, mulai dari titik keberangkatan, tujuan hingga pengaturan ruang udara dan navigasinya.

“Bandara mana yang akan dijadikan, bandara tujuannya mana. Maka kita bisa atur, ruang udaranya seperti apa, controller-nya untuk air navigation-nya seperti apa, terus kemudian jalur penerbangannya seperti apa. Kita susun di situ,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kemenhub berencana pesawat tanpa awak atau drone komersial (Advanced Air Mobility/AAM) dapat beroperasi di Indonesia pada akhir 2026. Saat ini, Kemenhub tengah menyiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk menghadapi era baru transportasi udara ini.

“Kami sudah on track dalam menyusun dan menyambut teknologi ini. Menteri Perhubungan juga sangat concern agar AAM dapat segera diterapkan. Harapannya, pada Desember 2026 sudah ada satu yang beroperasi secara komersial,” ujar Sokhib.

Tonton juga video “Kecanggihan Drone Kargo Listrik DF-L100, Nggak Perlu Pilot dan Berbasis AI” di sini:

(rea/rrd)



Sumber : finance.detik.com