Jakarta –
Lulusan 2 kampus top di Australia ini kaget. Saat melamar pekerjaan, ternyata program studi (prodi)nya tak diakui alias tak terakreditasi. Mereka stres hingga akhirnya melayangkan gugatan class action!
Dua kampus top yang bermasalah itu adalah University of Newcastle dan Western Sydney University, demikian dilansir dari ABC Australia via detikcom, Rabu (8/10/2025) dikutip Kamis (9/10/2025).
Prodi tak terakreditasi itu adalah Bachelor of Medical Engineering (honours) University of Newcastle pada 2018 dan 2019, serta program Master of Advanced Imaging (MRI) di Western Sydney University.
Lulusan Stres-Karier Terhambat
Beberapa lulusannya kaget saat melamar pekerjaan menggunakan ijazah dari dua prodi di dua kampus itu. Salah satunya adalah Vera Lawless, penggugat class action ke University of Newcastle.
Vera menangis saat menceritakan dirinya mengalami stres bertahun- dan ‘kehilangan kesempatan’ sejak ia lulus kuliah. Vera mulai mempertimbangkan untuk mendaftar di prodi teknik medis baru University of Newcastle pada 2017. Saat itu, ia punya banyak harapan soal prospek kariernya di masa depan.
Vera sebelumnya terdaftar di program serupa yang sudah terakreditasi di sebuah universitas di Adelaide, tetapi harus pindah ke Newcastle untuk mengikuti pasangannya yang bekerja di Angkatan Udara Australia (RAAF).
Saat itu, situs universitas menyebutkan kalau gelar tersebut akan membantu mahasiswa mereka akan “bepergian ke seluruh dunia dengan pengakuan internasional melalui Engineers Australia”. Di Australia, jika sebuah gelar terakreditasi oleh lembaga Engineers Australia, kualifikasinya diakui di seluruh dunia berdasarkan perjanjian internasional yang disebut Washington Accord.
Vera mengatakan ia juga mendapat penjelasan secara lisan kalau program tersebut sudah terakreditasi oleh Engineers Australia.
“Selesai pertemuan itu, saya mengatakan ke tunangan, ‘Ini luar biasa. Semua yang saya harapkan. University of Newcastle menawarkan gelar teknik medis baru, dan itu terakreditasi,” ujar Vera.
Pada Desember 2020, universitas tersebut mengirim email kepada mahasiswa yang mengonfirmasi jika programnya tidak terakreditasi dan mengatakan: “Terjadi kesalahan dalam informasi yang diunggah di situs tentang pengakuan profesional.”
“Mengetahui kalau tidak terakreditasi setelah saya sudah membuat keputusan pindah, setelah saya mengikuti tunangan saya dan pindah dari program yang sudah terakreditasi yang membuat saya nyaman, ini benar-benar membuat hati saya hancur,” kata Vera.
Vera mengatakan kurangnya akreditasi membuatnya tidak bisa bekerja, ketika kembali mengikuti suaminya yang ditugaskan ke California.
“Kesempatan yang hilang mungkin itu kesimpulannya, terutama di Amerika. Kami tinggal di California. Silicon Valley ada di depan mata, puncaknya dunia teknik,” katanya.
Selain memiliki utang HECS, atau utang terhadap pemerintah untuk biaya kuliah, sebesar $45.000, Vera mengaku ketidakpastian membuatnya mengalami tekanan mental yang berat dan pilihan lainnya di Australia jadi terbatas.
Kisah lainnya datang dari Andreas Sklavos, penggugat utama class action ke University of Newcastle pada Februari 2025 lalu. Ia mengatakan pilihan kariernya sangat terbatas tanpa akreditasi.
Andreas menempuh satu tahun tambahan kuliah untuk mendapatkan akreditasi, yang tidak dibiayai oleh universitas, sehingga utang HECS-nya membengkak menjadi $55.000.
“Kalau akreditasi bukan jadi hal yang penting, tidak ada gunanya mendapatkannya sejak awal. Tapi faktanya, tanpa akreditasi ini kariermu terhenti,” kata Andreas.
Ia mengatakan para ‘engineer’ tanpa akreditasi mungkin harus diawasi dan kesulitan mendapatkan asuransi tanggungan.
“Itu (akreditasi) diiklankan di situsnya. Itulah alasan mengapa kita memilih kuliah di universitas ternama seperti Newcastle: kita menganggap semua yang mereka tawarkan sudah terakreditasi, andal, dan akan membawa kita maju dalam hidup,” tegas Andreas.
Andreas mengatakan stres akibat masalah ini mempengaruhi kesehatan mentalnya dan membuatnya mengalami sulit tidur serta sakit kepala.
University of Newcastle bantah pernyataannya menyesatkan. Pada Desember 2023, University of Newcastle akhirnya menerima akreditasi sementara dari Engineers Australia, tetapi hanya untuk mahasiswa yang memulai studi sejak 2020.
Universitas tersebut membela diri dalam gugatan ‘class action’ dan mengatakan materi tambahan yang diterbitkan di situs program-nya sudah menjelaskan kalau mereka ‘sedang mengajukan’ akreditasi.
“Universitas membantah bahwa pernyataan yang diterbitkan mengenai akreditasi, jika dibaca dalam konteks, bersifat menyesatkan atau menipu, dan juga membantah bahwa pernyataan tersebut diterbitkan untuk tujuan komersial,” kata penasihat hukum universitas, Daniel Bell.
Baru Tahu dari Perekrut Saat Melamar Kerja
Sedangkan Othniel Antwi adalah penggugat utama dalam ‘class action’ kedua terhadap Western Sydney University yang diajukan ke pengadilan pada Juni 2025 lalu. Bayangkan, Othniel mengetahui bahwa prodinya, Master of Advanced Imaging (MRI) di Western Sydney University tak terakreditasi dari perekrut saat melamar pekerjaan.
Seorang perekrut kerja memberi tahu kalau gelarnya tidak diakui oleh Badan Regulasi Praktisi Kesehatan Australia (APHRA).
“Rasanya sangat sulit. Itu benar-benar menghancurkan hidup saya. Saya tidak tahu harus percaya siapa. Saya benar-benar sangat terpukul,” kata Othniel.
Padahal, Othniel mengatakan universitas telah meyakinkannya kalau program tersebut terakreditasi dan akan memberinya karier yang menguntungkan dan memuaskan.
Namun ketika ia menindaklanjuti peringatan dari perekrut, universitas memberitahunya pada Februari 2025 ini jika program tersebut tidak terakreditasi dan ia tidak akan bisa terdaftar di APHRA.
Seminggu kemudian, universitas mengumumkan program tersebut ditangguhkan untuk mahasiswa baru. Menyelesaikan program itu membuat pria berusia 25 tahun yang kini menganggur itu memiliki utang sebesar AU$55.000.
“Itu benar-benar menghancurkan hati, tapi bahkan itu bukan bagian tersulit. Saya rasa bagian tersulit adalah beban emosional dan mental yang saya alami. Rasa sakit karena menyadari bahwa karier masa depan saya jadi tidak ada. Saya merasa sangat tidak berdaya,” kata Othniel.
Western Sydney University, yang juga membuka kampus di Surabaya-Indonesia ini, menolak memberikan komentar.
Pemerintah Australia baru-baru ini mengumumkan peninjauan terhadap Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA), lembaga yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap hukum.
“Ada argumen yang kuat bahwa TEQSA perlu memiliki alat yang lebih baik agar dapat turun tangan dan bertindak jika diperlukan demi kepentingan publik,” kata Menteri Pendidikan Jason Clare bulan lalu saat mengumumkan peninjauan tersebut.
“Dan agar dapat merespons risiko sistemik, tidak hanya soal kepatuhan dari penyedia pendidikan individual,” tegasnya.
(nwk/pal)
