Tag Archives: mbg

Wacana Singapura Terapkan Program Makan Terpusat Mirip ‘MBG’ Mulai Januari 2026


Jakarta

Singapura akan menerapkan program makan terpusat di sekolah yang konsepnya mirip dengan program ‘makanan bergizi’ (MBG) di Indonesia, mulai Januari 2026. Sebanyak 13 sekolah di Singapura, sebagian besar sekolah dasar, akan beralih ke sistem Central Kitchen Meal Model (CKMM) ,model dapur pusat saat seluruh makanan disiapkan oleh satu operator dan didistribusikan ke sekolah.

Dengan sistem ini, siswa tidak lagi membeli makanan dari penjual kantin individual, melainkan dari perusahaan katering dan vendor resmi yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan tersebut diambil karena semakin sulitnya sekolah-sekolah di Singapura menemukan dan mempertahankan penjaja kantin, meski biaya sewa sudah rendah.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah menetapkan pembagian operator dapur pusat. Lima sekolah di wilayah barat – Dazhong Primary, Kranji Primary, Pioneer Primary, Qifa Primary, dan West View Primary – akan dilayani oleh Chang Cheng Mee Wah Food Industries. Sementara itu, Gourmetz akan melayani lima sekolah di wilayah selatan, termasuk CHIJ (Kellock), Radin Mas Primary, dan River Valley Primary.


Dikutip dari Strait Times, sekolah Blangah Rise Primary, yang sejak 2021 bekerja sama dengan perusahaan katering dan logistik penerbangan Sats, akan beralih ke Gourmetz pada 2026. Gourmetz juga akan melayani Outram Secondary School (kampus York Hill) hingga sekolah tersebut pindah ke Sengkang pada 2027.

Empat sekolah di wilayah utara dan timur, Casuarina Primary, Chongzheng Primary, Northoaks Primary, dan Outram Secondary (kampus Sengkang), akan ditangani oleh Wilmar Distribution.

Juru bicara Kementerian Pendidikan atau Ministry of Education Singapore (MOE) menjelaskan, operator dapur pusat wajib menyediakan setidaknya satu menu lengkap dengan harga tidak lebih dari S$2,70 atau sekitar Rp 34 ribu untuk sekolah dasar dan S$3,60 atau sekitar Rp 45 ribu untuk sekolah menengah.

Selain itu, semua menu harus mengikuti pedoman Healthy Meals in Schools Programme dari Health Promotion Board (HPB) serta menawarkan variasi pilihan makanan yang sehat.

Program dapur pusat ini merupakan pengembangan dari uji coba di Yusof Ishak Secondary School tahun 2022. Kepala sekolahnya, Chen Ziyang, mengatakan kantin sekolah kini menerapkan model hibrida, menggabungkan sistem dapur pusat Sats dengan beberapa pilihan tambahan seperti makanan ringan dan buah segar.

Siswa dapat mengambil makanan yang dipesan sebelumnya melalui dispenser otomatis dengan memindai kartu EZ-Link. Dengan sistem ini, waktu antrean berkurang drastis, pengambilan makanan hanya memakan waktu sekitar lima menit saat jam istirahat.

MOE menyebut meskipun sebagian besar sekolah masih memiliki cukup banyak kios, beberapa di antaranya kesulitan mencari penjaga baru meski biaya sewa sudah rendah. Kompetisi dengan pusat jajanan, food court, dan rumah makan umum membuat banyak calon penjaga kios enggan mengambil alih.

Mekanisme Operasi Dapur Pusat

Dalam model baru ini, setiap operator memiliki sistem berbeda. Chang Cheng Mee Wah akan menyediakan terminal otomatis di kantin yang dapat menampung hingga 48 porsi makanan panas siap saji. Siswa cukup menempelkan kartu bus mereka untuk mengambil makanan yang telah dipesan. Sekolah juga bisa menambahkan mesin penjual minuman otomatis bila diperlukan.

Di Northoaks Primary, selain makanan siap saji, Wilmar Distribution akan mengoperasikan empat kios langsung yang menjual nasi lauk, mi, makanan Barat dan Korea, serta camilan dan minuman. Tersedia juga mesin otomatis dengan pilihan seperti lasagna, laksa, dan nasi goreng.

Di sisi lain, MOE akan membantu sekolah yang terdampak, termasuk menyalurkan penjaga kios lama ke sekolah lain yang memiliki lowongan atau merekomendasikan mereka ke operator dapur pusat untuk dipekerjakan.

Meski sistem dapur pusat menjadi salah satu solusi atas kelangkaan penjaga kios, model individu tetap akan menjadi sistem utama bagi kantin sekolah.

“MOE akan terus mendukung sekolah-sekolah ini, antara lain dengan mencari tarif utilitas yang lebih ringan dan menetapkan biaya sewa kantin yang minimal,” kata juru bicara MOE.

Kementerian juga akan terus meninjau berbagai cara pengelolaan kantin serta mengkaji kemungkinan memperluas sistem ini ke lebih banyak sekolah yang berminat.

(suc/naf)



Sumber : health.detik.com

Model dan Menu Makan Bergizi di 13 Sekolah Singapura, Diterapkan Mulai 2026


Jakarta

Sebanyak 13 sekolah di Singapura akan mengadopsi model baru di kantin sekolah mulai Januari 2026. Hal ini telah ditetapkan pemerintah Singapura melalui Ministry of Education (MOE) atau Kementerian Pendidikan.

Diketahui sekolah di Singapura kini tengah mengalami berbagai tantangan, termasuk terkait pedagang di kantin mereka. Tantangan yang dimaksud seperti, persaingan dari para penjual, meningkatnya biaya, kekurangan tenaga kerja, dan menurunnya pendaftar pada sekolah di beberapa daerah.

Untuk itu, MOE menetapkan kebijakan penggunaan model dapur terpusat ke 13 sekolah. Langkah ini dilakukan usai keberhasilan uji coba metode serupa di Sekolah Menengah Yusof Ishak pada tahun 2022.


MBG ala Singapura ini ditangani oleh tiga vendor penyedia makanan, yakni Chang Cheng Mee Wah Food Ind, Gourmetz, dan Wilmar Distribution. Chang Cheng Mee Wah Food Ind akan menangani lima SD di wilayah barat, Gourmetz menyediakan 5 sekolah di selatan, dan Wilmar melayani 4 sekolah di wilayah utara dan timur Singapura.

Metode Makan Bergizi di Singapura

Mengutip The Straits Times, Rabu (15/10/2025), MOE telah menetapkan minimal harga per porsi makanan yang perlu diperhatikan para vendor. Harga yang diberikan untuk satu makanan lengkap tidak boleh lebih dari SG$ 2,70 atau sekitar Rp 34.550 (berdasarkan nilai tukar saat artikel ini ditulis) untuk sekolah dasar dan SG$ 3,60 atau sekitar Rp 46.067 untuk sekolah menengah.

Setiap makanan juga wajib memenuhi pedoman gizi yang dikeluarkan health promotion board. Dengan begitu, di setiap kotak makanan harus mengandung porsi lengkap termasuk karbohidrat, sayuran, protein, dan buah.

Pemerintah Singapura tidak sepenuhnya memberikan subsidi untuk penerapan program ini. Vendor Chang Cheng dan Gourmetz menyatakan hanya menyajikan makanan yang dipesan terlebih dahulu oleh murid dan orang tua di platform mereka masing-masing.

Setelah dipesan, makanan akan disimpan pada loker makanan di sekolah masing-masing. Nantinya, murid akan menempelkan kartu ez-link untuk mendapatkan makanan tersebut.

Berbeda dengan dua vendor lainnya, Wilmar memilih akan mengoperasikan kios langsung di sekolah yang dilayaninya. Dengan kata lain, Wilmar akan menyajikan makanan segar dan memasak langsung di kantin sekolah.

“Memasak di tempat memastikan kami memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan permintaan,” kata Wilmar.

Walaupun makanan dipesan oleh masing-masing orang tua, pemerintah juga menyiapkan bantuan keuangan untuk keluarga yang berpenghasilan rendah. Dikutip dari laman Support Go Where terdapat ketentuan bantuan makanan yakni 7 makanan/sekolah/minggu untuk murid SD dan 10 makanan/sekolah/minggu untuk pendidikan menengah.

Mereka yang mendapat bantuan adalah keluarga dengan pendapatan rumah tangga bulanan hingga SG$ 3.000 (Rp 38,3 juta) atau pendapatan rumah tangga bulanan per kapita hingga SG$750 (Rp 9,5 juta).

Beralih ke menu, ini berbagai makanan yang disiapkan oleh masing-masing vendor sesuai pedoman Badan Promosi Kesehatan, seperti tidak menyajikan makanan yang digoreng, dan menggunakan nasi gandum utuh serta bahan-bahan pilihan yang lebih sehat.

1. Chang Cheng

Chang Cheng menyediakan 13 pilihan menu untuk anak-anak setiap harinya, termasuk 9 diantaranya adalah pilihan halal dan 3 pilihan untuk vegetarian. Menu ini akan berubah setiap minggu dan berganti setiap bulannya.

Pada 2026 menu yang disediakan mencakup sup bihun bakso ikan, spageti ayam bolognese, ayam manis dengan nasi, nasi ayam tikka panggang, ayam rebus teriyaki dengan nasi, dan nasi ayam kari jepang. Makanan akan dimasak 6 jam sebelum dikirim ke sekolah dan dijaga agar tetap hangat.

Murid dapat mengambil makanan di loker individu yang disediakan di sekolah dengan menempelkan kartu ez-link mereka. Bagi murid yang lupa memesan makanan, Chang Cheng menyediakan kios yang menyediakan bento, camilan, dim sum, dan minuman.

Vendor ini juga akan menyediakan mesin penjual otomatis yang berisi makanan. Mesin akan beroperasi setelah kios tutup.

2. Gourmetz

Gourmetz menyajikan 5-6 hidangan utama setiap hari yang terdiri dari campuran makanan lokal dan internasional. Menu tersebut akan berubah setiap semester.

Menu yang akan disediakan adalah nasi campur ayam kukus, makroni jamur dengan dada ayam panggang dan brokoli, mie goreng dengan bok choy tumis, dan ikan goreng. Gourmetz akan menyiapkan makanan tambahan setiap hari untuk murid yang lupa memesan terlebih dahulu.

3. Wilmar

Wilmar akan menyediakan lima pilihan menu untuk dipesan setiap harinya. Menu akan diunggah dan perlu dipesan tiga hari sebelumnya.

Untuk kios langsung di sekolah, Wilmar akan menyediakan nasi ekonomis dengan menu yang akan berganti-ganti. Harganya akan serupa dengan bento yang dipesan sebelumnya.

Meskipun tidak disebutkan, makanan yang disajikan akan sesuai pedoman yakni mengandung porsi lengkap termasuk karbohidrat, sayuran, protein, dan buah.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Banyak SPPG Ganti Menu Jadi Snack-Biskuit, Wamenkes: MBG Harus Dimasak


Jakarta

Belakangan tidak sedikit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mengganti menu makan bergizi gratis dengan snack dan roti kering. Hal ini ikut disoroti Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Octavianus.

Ia menegaskan, kebijakan itu tidak sejalan dengan tujuan program makan bergizi gratis (MBG) yang mengutamakan makanan segar dan dimasak langsung.

“Saya setuju bahwa dari Kementerian Kesehatan, masyarakat harus diberikan makanan yang dimasak. Karena makanan yang dimasak itu kualitasnya lebih aman dibanding kita pakai biskuit atau makanan kering lain,” ujar Benjamin, dalam Temu Media di Kementerian Kesehatan RI, Jumat (17/10/2025).


dr Benjamin menjelaskan berdasarkan laporan terakhir yang diterima Kementerian Kesehatan, Jumat pagi (17/10), terdapat 439 kasus keracunan pangan MBG di delapan kabupaten. Tren tersebut menurutnya fluktuatif.

“Kemenkes ini luar biasa, laporan tadi pagi 439 kasus di delapan kabupaten. Kami punya laporan setiap hari, kemarin 200, sebelumnya 103, jadi naik-turun dari sekitar hampir 35 juta orang yang makan,” jelasnya.

Ia menegaskan, target pemerintah adalah zero case, artinya tidak boleh ada satu pun kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis.

“Targetnya kita ya harus zero, nggak boleh ada orang keracunan,” tegas Benjamin.

Alasan SPPG Beralih ke Snack Kering

Menurut Benjamin, sebagian SPPG memilih menyediakan makanan kering seperti biskuit atau snack kemasan karena kendala operasional di lapangan, misalnya belum memiliki dapur layak atau keterbatasan waktu dalam pengadaan bahan segar.

“Memang ada yang sudah mampu langsung masak makanan, ada juga yang karena harus segera membeli makan, akhirnya memilih makanan jadi seperti biskuit,” katanya.

Namun, pemerintah ingin memastikan setiap penerima program mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar memenuhi standar keamanan dan nilai gizi.

Kementerian Kesehatan kini tengah memperkuat sistem pengawasan terhadap mutu makanan yang disalurkan oleh SPPG, termasuk menyiapkan standar kelayakan dapur, sanitasi, dan pelatihan pengelolaan bahan makanan. Benjamin menyebut peningkatan kualitas ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas program.

“Kita tingkatkan kualitasnya. Makanan yang berproses dan dimasak itu jauh lebih baik untuk kesehatan penerima manfaat,” ucapnya.

(naf/up)



Sumber : health.detik.com

Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Kasus Keracunan


Jakarta

Menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) dinilai pemerintah bukan menjadi langkah tepat untuk menekan kemungkinan bertambahnya kasus keracunan pangan. Wakil menteri kesehatan baru dr Benjamin Paulus Octavianus yang kini ikut mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menekankan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan MBG sebetulnya terjadi saat dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa kesiapan, khususnya fasilitas sanitasi.

Dorongan untuk penghentian MBG dinilai relatif tak berdasar lantaran lebih dari 99 persen pelaksanaan MBG berjalan baik di berbagai daerah.

“Kalau ada satu lokasi bermasalah lalu 10 ribu titik lain ikut dihentikan, itu justru merugikan. Tugas kami menjaga, memantau, dan mencegah agar kejadian seperti itu tak terulang,” kata pria yang akrab disapa dr Benny, dalam Temu Media di Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).


Kemenkes RI disebutnya kini ikut terlibat dalam pengawasan keamanan MBG, dengan menggerakkan dinas kesehatan di setiap daerah.

Salah satu langkah tegas yang diberlakukan adalah SPPG dengan fasilitas tak layak, dilarang melanjutkan operasional.

“Sekarang setiap pagi kami menerima laporan dari tim di lapangan. Pemantauan berjalan setiap hari di seluruh puskesmas yang memantau SPPG. Jadi pengawasan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya di Jakarta, Jumat (18/10/2025).

Sebagai langkah perbaikan, Kemenkes RI juga mengusulkan penambahan ahli kesehatan lingkungan di setiap pelaksana MBG untuk memastikan aspek kebersihan dan keamanan makanan.

“Menambah satu petugas khusus di setiap unit itu tidak mudah karena berarti menambah anggaran. Tapi ini sudah disetujui, dan ini langkah luar biasa untuk menjaga keamanan pangan,” jelasnya.

Terkait regulasi, Kemenkes juga telah memberikan masukan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG. Usulan tersebut kini tengah dibahas di tingkat pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

“Usulan Perpres sudah masuk dan kami sudah berikan masukan. Semua kementerian terkait juga dilibatkan,” ujarnya.

Kemenkes menekankan, program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus disempurnakan.

“Ini proyek besar, pasti ada kekurangan. Tapi semua langkah perbaikan terus dilakukan agar masyarakat tetap aman dan mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.

(naf/naf)



Sumber : health.detik.com

Begini Skema Pembagian Gizi di Menu MBG, Berbeda Tiap Jenjang Sekolah



Jakarta

Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan skema penyajian menu program Makan Gizi Gratis (MBG) yang berbeda pada tiap jenjang. Seperti apa skemanya?

Diketahui, skema ini diberikan bagi peserta didik di 27 sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara, ProvinsiKalimantan Timur. Menurut Ahli Gizi BGN, Aknes Asteria Pioh, penerapan gizi tidak sekadar dibagi secara rata.


“Penerapan gizi tidak sekadar dibagi rata, ada beberapa skema yang harus dilalui, seperti batasan umur peserta didik,” ujarnya dalam Antara, Kamis (16/10/2025).

Skema Pembagian Gizi di Menu MBG

Skema pembagian gizi di menu MBG termasuk:

  1. Pendidikan anak usia dini (PAUD)/taman kanak-kanak (TK), serta sekolah dasar (SD) kelas satu sampai kelas tiga: porsi kecil
  2. SD kelas empat hingga sekolah menengah pertama (SMP): porsi sedang
  3. Sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan ibu menyusui: porsi besar

BGN menyatakan pihaknya sudah memperhitungkan dari segi energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut Aknes Asteria, pembagian gizi ini demi memenuhi kebutuhan gizi peserta didik penerima manfaat.

Ibu Hamil dan Balita akan Menjadi PenerimaMBG Tahap 2

Ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pos pelayanan terpadu (posyandu) baru akan menjadi penerima manfaat MBG tahap 2.

Pada tahap 2, peserta didik atau guru masih akan menjadi penerima MBG.

(nir/nwk)



Sumber : www.detik.com

Konsep MBG dari Dapur Sekolah di Singapura Kini Disuarakan Mendikdasmen dan DPR RI



Jakarta

Berbagai masalah yang meliputi makan bergizi gratis (MBG) mengharuskan pemerintah menemukan formula baru untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satu yang disuarakan terkait ‘school kitchen’.

Konsep ‘school kitchen’ disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang kemudian disambut baik oleh Komisi x DPR RI. Mu’ti menyebut konsep ‘school kitchen’ memungkinkan MBG tidak dimasak pada dapur pusat, tetapi dimasak oleh kantin sekolah.

Tentu mekanisme ini tidak serta-merta diterapkan kepada seluruh sekolah. Sekum PP Muhammadiyah itu menyebut sekolah yang terlibat adalah mereka yang siap menyelenggarakan penyediaan makanan bergizi secara mandiri.


“Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan,” tuturnya dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (17/10/2025).

Mirip dengan Singapura

Tidak hanya Indonesia, negara tetangga Singapura juga siap menggelar program makan bergizi untuk jenjang sekolah dasar dan menengah pada 2026. Ministry of Education (MOE) atau Kementerian Pendidikan Singapura pada dasarnya menetapkan kebijakan penggunaan model dapur terpusat ke 13 sekolah.

MOE menunjuk tiga vendor katering untuk proses pelaksanaan makan bergizi di Singapura. Ketiganya adalah Chang Cheng Mee Wah Food Ind, Gourmetz, dan Wilmar Distribution. Chang Cheng Mee Wah Food Ind akan menangani lima SD di wilayah barat, Gourmetz menyediakan 5 sekolah di selatan, dan Wilmar melayani 4 sekolah di wilayah utara dan timur Singapura.

Ketiga vendor katering ini menerapkan konsep yang bervariasi satu sama lainnya. Chang Cheng dan Gourmetz menyatakan hanya menyajikan makanan yang dipesan terlebih dahulu oleh murid dan orang tua di platform mereka masing-masing.

Setelah dipesan, makanan akan disimpan pada loker makanan di sekolah masing-masing. Nantinya, murid akan menempelkan kartu ez-link untuk mendapatkan makanan tersebut.

Berbeda dengan dua vendor lainnya, Wilmar memilih akan mengoperasikan kios langsung di sekolah yang dilayaninya. Dengan kata lain, Wilmar akan menyajikan makanan segar dan memasak langsung di kantin sekolah.

“Memasak di tempat memastikan kami memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan permintaan,” kata Wilmar dikutip dari arsip detikEdu.

Bila melihat hal ini, konsep yang disampaikan Mendikdasmen mirip dengan proses makan bergizi yang disampaikan Wilmar. Dengan demikian, makanan yang diberikan kepada anak akan lebih segar dan lebih hangat.

Disambut Baik Komisi X DPR RI

Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik dan memberikan dukungannya bila MBG dilaksanakan menggunakan konsep ‘school kitchen’. Pendekatan ini dinilainya progresif dan sesuai dengan semangat desentralisasi pendidikan.

Lalu juga menyebut DPR dengan tegas mendukung pelaksanaan MBG yang dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.

“Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” ungkapnya seperti yang dilansir dari detikNews.

Konsep school kitchen memungkinkan aspek fleksibelitas dalam pelaksanaan MBG terjadi. Dengan begitu, sekolah punya ruang untuk memberikan menu sesuai ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis.

“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” katanya.

Bersama Komisi X, ia memastikan akan terus mengawal proses pembahasan regulasi MBG dan memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan school kitchen tersedia. Alokasi angaran yang dimaksud baik yang berasal dari APBN pusat maupun APBD daerah, serta memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan.

Hingga saat ini, mekanisme konsep school kitchen masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian. Sekolah yang bisa menerapkan konsep ini nantinya harus memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sehingga, tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang ini ada. Tapi, ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya,” tandas Mendikdasmen Abudl Mu’ti.

(det/nah)



Sumber : www.detik.com

Cegah Keracunan, BGN Wajibkan SPPG Masak MBG Pakai Air Galon


Jakarta

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana memastikan pemerintah terus mengawal laporan insiden kasus keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah daerah. Sebagai langkah pencegahan, satu SPPG kini hanya dibatasi melayani 2 ribu hingga 2.500 penerima manfaat.

“Kita tetapkan kebijakan, penerima manfaat menjadi rata-rata di 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3 ribu kalau di SPPG itu ada ahli masak yang bersertifikat,” tandasnya kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

Ia juga meminta SPPG baru didampingi oleh juru masak profesional setidaknya dalam lima hari ke depan. Penggunaan rapid test juga dimaksimalkan distribusinya di seluruh SPPG.


Rapid test digunakan baik pada bahan baku pangan yang akan diolah, juga saat makanan tersaji setelah didistribusikan ke sekolah-sekolah.

“Kita sedang mengusahakan semua SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku karena pengalaman Jepang sudah 100 tahun MBG, 90 persen gangguan pencernaan yang muncul karena kualitas bahan baku,” ceritanya.

“Rapid test agar hasil masakan bisa dites sebelum dibagikan ke sekolah sehingga kita bisa tahu makanan itu masih berkualitas atau tidak,” sambungnya.

Food Tray Harus Selalu Steril

Sejumlah SPPG juga kini dipastikan Dadan dibekali sterilisasi food tray yang memastikan wadah bisa digunakan ulang secara aman setelah diduci dan dikeringkan dengan suhu tertentu.

Hal ini berkaca pada kasus keracunan MBG di daerah karena sanitasi yang tidak layak.

“Karena daerah Indonesia itu luas, banyak kasus gangguan pencernaan berasal dari air, oleh sebab itu air yang digunakan pada masak makanan bergizi harus air yang bersertifikat, air galon, atau air isi ulang yang sudah melalui proses sertifikat,” pungkasnya.

(naf/kna)



Sumber : health.detik.com

Prabowo Sebut Mayoritas dari 112 Negara Adopsi MBG ala Indonesia


Jakarta

Presiden Prabowo Subianto ungkap berbagai keberhasilan program andalan yang dimilikinya, yakni makan bergizi gratis (MBG). Program ini disebutnya menarik perhatian dunia dan diadopsi berbagai negara.

“Artinya, bangsa Indonesia, artinya negaramu, pemerintahmu sekarang mampu memberi makan setiap hari 36,2 juta (dari) 12.205 dapur. Masing-masing dapur mempekerjakan 50 orang, menimbulkan 15 supplier makanan, masing-masing supplier mempekerjakan 5-10 orang pekerja, petani, dan sebagainya,” tutur Prabowo.

Hal itu disampaikan dalam orasi ilmiah pada momen Wisuda dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Sabtu (18/10/2025) dikutip dari YouTube resmi Gerindra TV.


MBG Indonesia Dibicarakan Dunia

Prabowo menyebut MBG Indonesia terus dibicarakan di dunia internasional. Beberapa waktu lalu, ia menyebut menerima kunjungan Rockefeller Institute Amerika Serikat, sebuah lembaga yang sudah bekerja 100 tahun di bidang pangan.

“Dan dia mengatakan program yang sedang dijalankan oleh Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia,” bebernya.

Ketika RI memulai MBG, baru 77 negara yang melaksanakannya. Indonesia sendiri adalah negara ke-78 atau ke-79 yang menyelenggarakan program semacam MBG.

“Sekarang sudah ada 112 negara dan sebagian besar ikut contoh kita, kita berani melakukan,” tegas Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia itu.

Singgung Masalah Keracunan

Meski sudah menjadi perhatian dunia, Prabowo tidak bisa memungkiri bila ada beberapa orang yang selalu berkomentar buruk tentang MBG. Salah satu hal yang menurutnya paling dibesarkan adalah masalah keracunan usai menyantap MBG.

“Memang program ini tidak sempurna. Dalam pelaksanaan sampai sekarang, ada beberapa ribu anak sakit perut, keracunan makan. tapi yang dibesarkan adalah keracunan, seolah-oleh program ini harus dihentikan,” singgungnya.

Prabowo kembali membeberkan data penerima manfaat MBG. Ia menjelaskan sampai saat ini sudah ada 36,2 juta penerima manfaat dengan 1,4 miliar porsi makanan yang sudah dibagikan dan 8 ribu diantaranya mengalami keracunan makanan.

“Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99 persen berhasil. Jadi, di mana ada usaha manusia yang 99,99 persen berhasil dibilang gagal,” ujar Prabowo lagi.

MBG Akan Terus Disempurnakan

Kendati demikian, kekurangan MBG tidak bisa dipandang sebelah mata. Prabowo dengan keras mengatakan tidak boleh ada satu anak pun yang sakit gegara MBG lantaran makanan kurang bagus, bersih, atau faktor lainnya.

“Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8 ribu, saya kira ini masih kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, ini masih dalam koridor, katakanlah koridor of error,” jelas Prabowo.

Ia ingin MBG ke depan tidak memiliki kesalahan lagi walau sulit dilakukan. Pihaknya melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan setiap dapur MBG harus punya alat-alat yang terbaik dan akan disempurnakan.

Ke depan, pemerintah juga akan meminta semua guru untuk mengajak anak-anak mencuci tangan yang benar sebelum makan atau mengajarkan anak makan menggunakan sendok. Hal ini dilakukan untuk mencegah virus dan bakteri yang bisa datang dari mana saja.

Prabowo kembali menegaskan bila Indonesia dianggap contoh untuk keberhasilan MBG, selain Brazil dan India. Tetapi, Indonesia adalah negara yang paling berani dan cepat mencapai 36 juta penerima manfaat MBG dalam waktu 1 tahun.

“Brazil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta, kita lakukan dalam 1 tahun. Ini satu prestasi yang saya anggap harus kita akui,” tandasnya.

(det/pal)



Sumber : www.detik.com

MUI Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis



Jakarta

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya untuk suatu kondisi itu tidak tepat.

“Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar merespons usulan tersebut seperti dikutip, Kamis (16/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” sambungnya.


Menurut Buya Anwar, sapaannya, dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk membiayai program MBG dari keluarga berada karena penyaluran dana tersebut tidak seketat penyaluran zakat. Dalam Islam, hanya delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Saat ditanya terkait penggunaan dana wakaf, Buya Anwar menyebut itu akan menghilangkan zat atau pokoknya. Mengingat, wakaf terdiri dari benda atau zat dan manfaat atau hasilnya.

“Kalau kita mewakafkan uang maka pokoknya tidak boleh hilang dan tetap menjadi milik yang mewakafkan sementara manfaatnya bisa diambil oleh pihak yang menerima wakaf. Oleh karena itu istilah wakaf makanan bergizi tidak bisa karena dzat atau pokoknya menjadi hilang,” ujarnya.

Akan tetapi, jika yang diambil dalam hal ini adalah hasil pengelolaan harta wakaf, kata dia, itu boleh asal ada persetujuan dari pihak yang mewakafkan atau penggunaan hasilnya oleh si pengelola wakaf tidak bertentangan dengan niat dari pihak yang mewakafkan.

Menurutnya, hal yang memungkinkan dalam hal ini adalah penggunaan hadiah dan hibah atau infak dan sedekah. Namun, ini juga akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Buya Anwar memberi alternatif program makan bergizi gratis dilakukan bertahap, sesuai ketersediaan anggaran.

“Menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” urainya.

Meski begitu, ia merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program tersebut. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

“Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pihaknya berharap pemerintah tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha sehingga dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.

Sebelumnya dilansir detikNews, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com

Kata Muhammadiyah dan PBNU soal Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis



Jakarta

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan penggunaan dana zakat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini menuai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk ormas Islam.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai usulan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis perlu dibicarakan dengan pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah. Pembicaraan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar’i terkait golongan yang berhak menerimanya.

“Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas,” kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025), dikutip dari CNN Indonesia.


Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut selama untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, kata dia, perlu pembicaraan lebih jauh terkait manajemen dan capaiannya jika usulan itu mau ditindaklanjuti.

“Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. Karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan,” kata dia.

Tanggapan PBNU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf turut merespons usulan pendanaan makan bergizi gratis dengan uang zakat. Menurutnya, hal ini perlu kajian lanjut karena penerima zakat sudah ada aturannya dalam syariat.

“Zakat harus dikaji lagi yang nerima siapa dulu nih? Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin itu bisa, kalau umum dan untuk semua orang nah ini untuk zakat ini harus lebih hati-hati,” katanya usai jumpa pers penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Komunitas Tangguh dan Kewirausahaan Sosial di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (13/1/2025), dilansir NU Online.

Gus Yahya, sapaannya, memandang pemerintah perlu mengkaji secara serius target penerima manfaat dari lembaga zakat, infak, dan sedekah untuk program makan bergizi gratis.

“Ini harus diterima oleh kelompok-kelompok spesifik yang di dalam wacana MBG sebagai asnaf (penerima zakat) yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat,” jelasnya.

Selain zakat, Gus Yahya melihat adanya potensi penggunaan infak dan sedekah untuk membiayai program tersebut, mengingat aturan infak dan sedekah lebih longgar ketimbang zakat.

Pihaknya sendiri telah menginstruksikan kepada Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Shodaqoh NU (LAZISNU) untuk ikut serta mengembangkan program pemanfaatan dana yang tujuannya kurang lebih seperti makan bergizi gratis.

Terkait kerja sama, Gus Yahya mengaku masih menjalin komunikasi intens dengan pihak penyedia makan bergizi gratis, seperti Badan Gizi Nasional dan pihak pemerintah terkait.

“Nanti ada dua area kerja yang bisa kita tangani, tentu pengadaan makan gratis itu sendiri, artinya masaknya (dan) membaginya kepada siswa dan santri. Dan juga (Penyediaan) mulai dari bahan-bahannya yang melibatkan UKM di lingkungan NU,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

“Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025), dilansir detikNews.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” katanya.

(kri/lus)



Sumber : www.detik.com